Dewan Soroti Turunnya Peringkat Pendidikan

by
Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Untung Slamet

BATANG – Turunnya peringkat pendidikan Kabupaten Batang tahun 2019 di tingkat Jawa Tengah mendapat sorotan DPRD setempat. Terlebih, Pemkab Batang saat ini tengah serius menggenjot kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Pendidikan di Kabupaten Batang hasil kelulusan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan. Saya kurang hafal angkanya, peringkat berapa. Namun demikian, dari obrolan para guru, mereka mengatakan bahwa memang ada penurunan,” ujar Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Untung Slamet, belum lama ini.

Menurutnya, penurunan peringkat pendidikan Kabupaten Batang itu menjadi suatu permasalahan yang cukup besar, dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang bisa segera melakukan evaluasi.

“Harus dilakukan evaluasi, apakah mungkin penyebabnya dari sistem pendidikannya yang mengalami masalah. Sebab, banyak guru yang mengeluhkan kebingungan dengan adanya kurikulum yang mengalami perubahan. Mungkin dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, sehingga guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa menjadi canggung dan bingung. Terutama anak didik juga mengalami kebingungan,” jelang Untung.

Ia juga menyoroti tidak meratanya prestasi pendidikan di Kabupaten Batang, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal itu menurutnya dikarenakan sarana prasarana yang mumpuni hanya dimiliki oleh sejumlah sekolah saja.

“Di tingkat SMP, tidak semua sekolah mempunyai perangkat komputer, sehingga menjadikan kendala pada saat penyelenggaraan ujian berbasis komputer. Nah sementara bagi sekolah yang sudah mempunyai sarana lengkap dan mumpuni, maka tak heran jika selama ini mendominasi tingkat kelulusan yang terbaik,” ujar Bendahara DPD Golkar Batang itu.

Ia mencontohkan, beberapa sekolah di tingkat SMP yang selama ini mendominasi tingkat kelulusan terbaik, seperti SMP 3, SMP 1, SMP 2, dan SMP 4. Sedang SMP yang lain, yang saat ini masih menginduk saat penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), mereka tidak bisa maksimal, karena sarana dan prasarananya tidak ada.

“Untuk itu, hal ini harus dibicarakan bersama, terutama dengan PGRI Kabupaten Batang. Selain itu juga dengan Paguyuban Kepala Sekolah tingkat kecamatan maupun Kabupaten. Keduanya diharapkan bisa duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah peringkat pendidikan di Kabupaten Batang yang mengalami penurunan dan tidak merata,” paparnya. (fel)