Banyak Usaha Karaoke Mangkir Bayar Pajak

by

*Target PAD Tetap Sulit Terrealisasi

Bambang Supriyanto

BATANG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha hiburan karaoke tetap saja sulit tercapai, meski nilai yang ditargetkan telah diturunkan. Salah satu penyebabnya, karena banyak pemilik usaha hiburan yang mangkir membayar pajak.

Diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Bambang Supriyanto, bahwa tahun 2018 target pajak dari usaha Karaoke ditetapkan sebesar Rp 650 juta. Namun hingga akhir tahun hanya mampu terealisasi Rp 399.217.789.

“Tahun 2019 ini, targetnya bahkan kita turunkan menjadi Rp 430 juta. Namun hingga 14 Desember 2019 kemarin, baru bisa terserap sebesar Rp 301.605.554,” ungkap Bambang didampingi Kabid Penagihan dan Evaluasi Pelaporan, Titik ismu hardoyowati, baru baru ini.

Menurut Bambang, pihaknya sudah bekerja maksimal untuk menagih kawajiban para pemilik usaha karaoke di Batang. Namun, karena tingkat kesadaran para pemilik usaha yang masih rendah, maka pencapaian target setiap tahunnya sangat berat untuk dicapai. “Dari total 36 pemilik karaoke yang harus membayar pajak, beberapa di antaranya seakan menyepelekan,” ujarnya.

Oleh karenanya, BPKPAD mentargetkan bisa memiliki Peraturan Bupati (Perbup) di tahun 2020, yang mengatur lebih teknis soal hak, kewajiban hingga sanksi. “Nanti juga ada tim gabungan, yang menagih pajak daerah. Jadi nanti tidak hanya petugas dari BPKPAD saja yang melakukan penagihan,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2020 mendatang, KPK juga akan ikut mengawasi tempat usaha di wilayah Kabupaten Batang yang sudah terpasang alat tapping box.

“Tapping box kan sifatnya online, dan terintegrasi. Jadi KPK akan ikut mengawasi tempat usaha yang telah terpasang tapping box. Adapun saat ini tempat usaha yang sudah terpasang alat tapping box ada sebanyak 10 unit. Namun tahun depan kita targetkan ada 60 alat tapping box yang terpasang,” pungkasnya. (fel)