Siap-siap, DLH Gandeng Kepolisian Atasi Limbah

by
Banner DPRD Kota Pekalongan Agustus 2019
RAKER – Komisi B DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja bersama DLH, Sabtu (9/11), untuk mengurai permasalahan sampah dan limbah melalui program yang inovatif dan tindakan tegas.

KOTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, akan mulai bertindak tegas kepada para pelaku pencemar lingkungan. Tahun 2020 mendatang, DLH akan menggandeng Kepolisian, dalam hal ini Bhabinkamtibmas untuk mengawasi sekaligus menertibkan pihak-pihak yang mencemari lingkungan dengan membuat limbah secara liar tanpa pengolahan.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Purwanti menjelaskan, kerja sama dengan Kepolisian akan dimulai tahun 2020 mendatang lewat Bhabinkamtibmas. Pelibatan Kepolisian dalam pengawasan dan penindakan limbah diawali saat tim dari Polda Jawa Tengah turun ke Pekalongan melakukan pengawasan pencemaran sungai.

“Saat itu begitu disidak oleh tim dari Polda Jawa Tengah dan diberi deadline selama 3 bulan, pengusaha langsung mengurus untuk pendirian IPAL. Padahal pengusaha tersebut sudah dua tahun dalam pembinaan kami. Sudah kami dekati secara persuasif tapi tidak jalan. Tapi dengan APH (aparat Penegak Hukum) langsung ampuh,” tutur Purwanti yang ditemui usai raker dengan Komisi B, Sabtu (9/11).

Pelibatan APH dikatakan Purwanti juga sebagai bentuk ketegasan dari DLH. Sebab selama ini cara persuasif yang diterapkan tidak efektif. “Sehingga tahun depan kami coba dengan Bhabinkamtibmas dulu. Nanti untuk yang besar-besar dan masih membandel kami akan kerja sama dengan Polres untuk penertiban,” kata Purwanti.

Dia mengungkapkan, limbah yang mencemari sungai di Kota Pekalongan mayoritas berasal dari industri kecil rumahan. Adapun dari total limbah yang dihasilkan setiap hari, IPAL yang ada di Kota Pekalongan baru bisa menampung 50 persennya. Sedangkan sisanya terbuang begitu saja ke sungai. Sehingga, pihaknya mendorong agar para pelaku usaha dapat membuat IPAL komunal di lingkungannya masing-masing.

“Seharusnya memang membangun IPAL komunal baik yang menggunakan kimia atau bakteri, dimana antara inlet dan outlet air limbah yang diuji sampai ke permukaan standartnya harus dibawah baku mutu yang ditetapkan Pemkot, yang dibuang ke sungai selama ini biasanya sudah diatas baku mutu,” tutup Purwanti.

Tak hanya bagi pihak yang membuang limbah sembarangan, DLH juga sudah menyiapkan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Melalui Perwal yang dalam waktu dekat akan ditetapkan, pembuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi denda mulai dari yang terkecil sebesar Rp25 ribu hingga yang terbesar Rp300 ribu.

“Untuk sampah kami sudah siapkan sanksi administratif berupa denda. Kami akan kerja sama denga Satpol PP dengan sistem OTT. Sehingga yang tertangkap yang akan kami kenai denda baik denda uang atau kerja bakti. Untuk denda uang besarannya mulai dari Rp25 ribu hingga Rp300 ribu dan berlaku untuk personal, lembaga maupun badan usaha,” tegasnya.

Tak hanya menggandeng APH, DLH juga akan lebih tegas kepada badan usaha yang tidak mengindahkan peringatan untuk membuat IPAL. DLH sudah meminta suport dan dukungan dari Komisi B DPRD Kota Pekalongan dalam penerapan tindakan tegas. “Kami akan awasi dan menutup outlet usaha yang tidak mengelola limbah. Disitu kami akan disuport oleh DPRD dari Komisi B. Sehingga kami siap untuk bertindak tegas,” kata Purwanti.

*Komisi B Siap Back Up

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Abdul Rozak mengatakan, limbah dan sampah masih menjadi permasalahan utama di Kota Pekalongan. Sehingga dinas terkait dalam hal ini DLH harus memiliki program yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Kami tidak mau anggaran hanya untuk kegiatan rutinitas saja. Harus ada kebijakan yang ideal mengatasi sampah dan limbah,” kata Rozak.

Komisi B dikatakan Rozak belum melihat keseriusan DLH dalam penanganan limbah yakni tidak adanya tindak tegas kepada para pelanggaran. Padahal faktanya, pencemaran lingkungan dari limbah banyak terjadi dan sudah disaksikan sendiri oleh masyarakat luas. “Saat ini tidak lagi persuasif tapi harus tegas karena ini menyangkut lingkungan yang sudah diatur undang-undang,” tegasnya.

Jika DLH berani bersikap tegas, Rozak memastikan Komisi B juga siap unguk memback-up. Komisi B akan selalu mendukung tindakan-tindakan tegas bagi para pembuang limbah sembarangan. “Kami siap memback-up. Justru harapan kami DLH harus berani dan kami akan siap untuk mendukung penuh,” kata polisi PPP tersebut.

Terkait penanganan sampah, pihaknya juga meminta DLH memiliki program yang inovatif karena selama ini masih banyak terlihat sampah yang tercecer di jalan protokol. “Karena waktu pengambilan sampah pagi dan sore, padahal masyarakat sering membuang siang dan malam. INi harus ada terobosan,” harapnya.

Juga bagi para petugas kebersihan, Komisi B berharap DLH bisa memberikan kesejahteraan lebih. “Semua harus diakomodir agar penanganan sampah ini bisa berjalan dengan baik dan efektif melalui program yang inovatif,” tandasnya.(nul)