Bawaslu Inisiasi Enam Desa Percontohan

by -

*Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang

RAKOR – Bawaslu Batang saat mengadakan Rakor dengan mitra kerja, persiapan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic, di Hotel Dewi Ratih Batang, Senin (28/10).

BATANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang membentuk enam desa di Kabupaten Batang sebagai desa percontohan, yakni tiga desa Pengawasan dan tiga desa anti politik uang. Bawaslu pun menggelar rakor untuk kerja sama terkait launching desa percontohan ini, Senin (28/10), di Hotel Dewi Ratih.

Ketua Bawaslu Batang, Achmad Soeharto menjelaskan, untuk desa percontohan Pengawasan, Bawaslu menunjuk tiga desa, yakni Bismo Kecamatan Blado, Kalisari Kecamatan Reban, dan Desa Silurah, Wonotunggal. Adapun desa percontohan anti politik uang meliputi Sodong Kecamatan Wonotunggal, kemiri Barat Kecamatan Subah, Desa Kepuh Limpung.

“Ditetapkanya desa pengawas dan desa anti money politic ini berdasarkan track record yang telah melaksanakan pilkades tanpa politik uang, dan riset kami untuk melihat keasliannya, budaya, dan karakter masyarakat desanya,” jelas Soeharto.

Enam desa tersebut diharapkan menjadi pelopor di Kabupaten Batang, sehingga ke depan bisa lebih banyak lagi desa lain yang menerapkan. Rencanaya, enam desa tersebut dilaunching Bulan November mendatang.

“Kita bentuk desa pengawas dan anti politik uang tersebut bukan hanya formalitas saja, tapi terus berkelanjutan secara periodik untuk membangun posko pengawasan dan posko anti politik uang yang secara kontinyu melakukan kegiatan di desa,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dispermades Batang, Agung Wisnu Barata mengatakan, Dispermades telah merekomendasikan 30 desa yang telah melaksanakan pilkades tanpa politik uang pada 29 September lalu. Namun di tahap awal ini, Bawaslu memilih enam desa sebagai percontohan.

“Ini luar biasa langkah terobosan Bawaslu dalam pengawasnya sampai ke masyarakat desa. Selain mendapatkan rewad, mereka mendapatkan sosialisasi pemahaman tentang pengawasan dan anti politik uang untuk merubah pola pikir masyarakat. Dengan cara ini, desa lain bisa meniru jejaknya,” jelas Agung.

Ia juga meminta kepada pemegang kebijakan di Kabupaten Batang untuk memberikan reward kepada desa percontohan. Hal itu diperlukan agar desa lain tertarik, bahwa tanpa politik uang desanya lebih makmur dan pemerintah lebih memberikan perhatian khusus. (nov)