Tunggakan Pajak Capai Rp517 juta

by -

*DPRD Minta BKD Berikan Punishment

RAPAT KERJA – Dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan bersama BKD terungkap tunggakan pajak mencapai Rp517 juta hingga September 2019.

KOTA – Komisi B DPRD Kota Pekalongan, menyoroti jumlah tunggakan pajak yang belum terbayar ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Hingga September tahun ini, catatan tunggakan pajak mencapai angka Rp518 juta. Jumlah tunggakan tersebut merupakan piutang pajak dari tahun 2018. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B DRPD Kota Pekalongan bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) belum lama ini.

Dari data BKD yang disampaikan Kasubid Penagihan dan Pelaporan pada BKD Kota Pekalongan, Bejo Samiasih menunjukkan, total tunggakan pajak tahun 2018 sebesar Rp564 juta. “Tunggakan pajak terdiri dari pajak hotel sebesar Rp57 juta, pajak restoran sebesar Rp77 juta, pajak hiburan Rp9,7 juta, pajak reklame sebesar Rp350 juta, pajak air tanah sebesar Rp30,5 juta dan pajak parkir Rp7 juta,” ungkapnya.

Tak hanya soal jumlah tunggakan yang dinilai masih tinggi, dalam rapat juga terungkap bahwa ada bebrapa wajib pajak berkategori besar yang masih menunggak pajak bertahun-tahun.

Terhadap kondisi tersebut, DPRD meminta agar BKD menerapkan punishment lebih kepada wajib pajak. Jika sanksi administrasi tidak efektif untuk mengejar pembayaran, DPRD mengusulkan agar dilakukan sanksi sosial diantaranya dengan menempelkan baliho pengumuman bahwa wajib pajak tersebut belum memenuhi kewajibannya.

“Untuk yang sudah menunggak bertahun-tahun bisa ditempel di lokasi yang berisi baliho pengumuman bahwa wajib pajak tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Seperti yang dilakukan untuk reklame, jika belum membayar pajak itu ditempel pengumuman bahwa reklame itu belum bayar pajak,” tutur Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan.

Dalam rapat tersebut DPRD juga melihat bahwa BKD belum melakukan tindakan kongkrit untuk melakukan penagihan. Justru yang muncul adalah wacana pemutihan bagi pajak yang menunggak. “Kami tidak setuju itu dilakukan. Kami ingin ada usaha maksimal dulu dari BKD untuk melakukan penagihan,” tambahnya.

Dari beberapa tunggakan yang ada, Budi Setiawan juga menyoroti tunggakan pajak reklame yang masih tergolong besar yakni mencapai Rp350 juta. Jika dilakukan penagihan yang maksimal, jumlah tersebut berpotensi untuk menambah PAD. “Potensi-potensi PAD belum tergali maksimal sehingga kami harap ke depan untuk dilakukan punishmen yang lebih lagi,” pesannya.

Anggota Komisi B dari Fraksi Karya Nasional, Isnaeni Ruhullah Kumaeni juga menyatakan bahwa harusnya ada punishment tertentu yang dilakukan BKD bagi penunggak pajak. Terutama bagi wajib pajak berkategori besar yang justru bertahun-tahun menunggak. “Selama tiga tahun itu yang dilakukan apa saja kok masih ada yang menunggak. Ini harus dilakukan punishment yang lebih keras,” tandasnya.(nul)