Jumlah Kasus DBD Meningkat

by

*Komisi C Minta Dinkes Antisipasi Dini

MINTA PENJELASAN – Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan saat audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan terkait kasus DBD di Kota Pekalongan.

KOTA – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekalongan mengalami peningkatan di tahun 2019 ini. Dari catatan Dinas Pendidikan, hingga Oktober sudah terjadi 53 kasus DBD. Naik drastis dari kasus di tahun 2018 dimana selama satu tahun terjadi 35 kasus DBD. Namun untuk kasus meninggal dunia, di tahun 2019 hanya ada satu orang meninggal. Lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai tiga orang meninggal dunia.

Hal itu terungkap dalam sidak yang dilakukan Komisi C DPRD Kota Pekalongan ke Kantor Dinas Kesehatan, Jumat (11/10). Sidak dilakukan DPRD setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus yang sudah muncul maupun kekhawatiran akan ancaman DBD menjelang masuknya musim penghujan.

“Untuk kasus DBD tahun ini mengalami peningkatan yakni sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2018, selama satu tahun terjadi 35 kasus. Tapi untuk kasus penderita meninggal, ada penurunan tahun ini hanya satu kasus. Tahun lalu ada tiga penderita meninggal dunia,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto dihadapan anggota Komisi C.

Slamet Budiyanto melanjutkan, peningkatan tersebut terjadi karena siklus lima tahunan yang juga ditunjang dengan cuaca yang tidak menentu dimana antara musim kemarau dan musim hujan tidak berlangsung sesuai dengan masanya. “Semoga jumlah kasusnya berhenti di angka 53 dan tidak ada lagi penderita yang meninggal dunia,” harapnya.

Selain jumlah kasus, Slamet Budiyanto juga mengatakan bahwa tahun ini ada tujuh kelurahan yang masuk kategori endemis DBD. Yakni kelurahan dimana pada tahun lalu terjadi kasus DBD dan tahun ini kembali terjadi. Tujuh kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Poncol, Medono, Sapuro Kebulen, Jenggot, Podosugih, Noyontaansari dan Padukuhan Kraton.

“Untuk kelurahan endemis, kami lakukan fogging massal guna pencegahan kasus. Namun fogging bukan merupakan satu-satunya solusi karena hanya menjadi solusi jangka pendek. Yang paling efektif adalah pencegahan dengan pemberantasan jentik nyamuk. Untuk program tersebut, kami tidak bisa bergerak sendiri dan haru didukung oleh masyarakat untuk melakukan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” katanya.

Untuk itu, dikatakan Slamet Budiyanto pihaknya juga telah melatih 210 kader jumantik yang tersebar di semua kelurahan. Program ke depan, akan ada 1 kader jumantik di 1 rumah sehingga harapannya dimulai dari lingkungan terkecil akan berkembang hingga ke lingkungan tingkat kota. Sebab di Kota Pekalongan tingkat efektifitasnya baru mencapai 93,6% karena masih ditemukan adanya jentik nyamuk.

“Pencegahan paling baik adalah dengan PSN. Karena dengan PSN kita bisa mencegah jentik nyamuk berkembang menjadi nyamuk dengan memutus mata rantai. Tapi yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut melaksanakan PSN. Ini yang harus bersama-sama kita dorong agar seluruh pihak terlibat untuk melaksanakan PSN,” katanya.

*DPRD Minta Antisipasi Dini

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Makmur S Mustofa mengatakan bahwa masalah DBD menjadi fokus setelah Komisi C mendapatkan laporan dari masyarakat. “Kami mendapat laporan dan kekhawatiran dari masyarakat karena ini akan masuk musim penghujan. Kami datang kesini untuk mendengarkan langsung bagaimana program dari Dinas Kesehatan untuk menangani itu,” tuturnya.

Berdasarkan penjelasan dari Dinas Kesehatan, Mustofa mengatakan bahwa sejatinya peran paling besar untuk mencegah kasus DBD muncul ada pada masyarakat. “Jadi tidak hanya oleh Dinas Kesehatan saja namun juga harus ada peran besar dari masyarakat agar besama melakukan pencegahan dengan PSN,” kata anggota DPRD dari Fraksi Amanat Indonesia Raya tersebut.

Wakil Ketua Komisi C, Dwi Heri Wibawa menambahkan, melihat jumlah kasus yang sudah terjadi maka harus menjadi kewaspadaan baik bagi dinas maupun masyarakat. Jangan samapai jumlah kasus terus bertambah dan mencapai dua kali lipat karena jika itu terjadi maka masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Ini harus diwaspadai bersama. Karena masih ada dua bulan lagi sehingga perlu dilakukan pencegahan bersama jangan sampai jumlah kasus terus meningkat,” kata Dwi Heri yang juga pernah menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Selain itu, meskipun jumlah kelurahan endemis mengalami penurunan yakni dari sembilan kelurahan pada tahun 2018 menjadi tujuh kelurahan pada tahun ini, bukan berarti kelurahan yang tidak masuk kategori endemis tidak ada kasus. “Sehingga perlu benar-benar dipetakan betul kelurahan mana yang endemis, RW mana yang endemis. Justru jangan-jangan kasus banyak terjadi di wilayah perumahan. Karena seringkali rumah ditinggal penghuninya sehingga tidak rutin dilakukan PSN. Ini harus benar-benar dipetakan agar dapat diatasi bersama,” harapnya.(nul)