Kewenangan Bawaslu Lemah

oleh -

*Pilkada Mengacu UU 10/2016

BERI KETERANGAN – Lima Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan saat jumpa pers di Media Centre Bawaslu. Foto: Hadi Waluyo.

KAJEN – Kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada tahun 2020 kian lemah dibandingkan dengan pengawasan saat Pemilu 2019. Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu 2019 mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

UU Nomor 10 Tahun 2016 ini dinilai oleh Bawaslu kian melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawasan Pemilu tersebut. Hal itu dibenarkan Bahrizal dari Divisi Penindakan Hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dalam jumpa pers Bawaslu, Rabu (2/10). Kata dia, selama proses pengawasan Pilpres dan Pileg 2019, Bawaslu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Harapannya, di masa kerja pengawasan Pilkada 2020 pun kepercayaan dari masyarakat dan publik tetap bisa dipertahankan. Namun diakuinya terdapat beberapa persoalan terkait regulasi yang ada.

Disebutkan, Pilpres dan Pileg 2019 mengacu pada UU 7/2017, sedangkan Pilkada acuannya UU 10/2016. Menurutnya, dalam UU 7/2017 memberikan kewenangan yang lebih kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan UU 10/2016. Oleh karena itu, sejumlah pihak melakukan judivial review atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.

Ia membeberkan beberapa perbedaan dalam kedua UU itu. Disebutkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Sedangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 durasi waktunya hanya lima hari kalender.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 penanganan pelanggaran 7 hari plus 7 hari, dan ini menggunakan hari kerja. Pada UU Nomor 10 Tahun 2016, masa waktunya 3 hari plus 2 hari, itu pun hari kalender. Sehingga untuk melakukan penanganan pelanggaran harus bisa ditangani secara cepat,” ujar dia.

Selanjutnya, kata dia, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara, dalam UU Pilkada, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi, sehingga pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran. “UU 7/2017 Bawaslu bisa memutus sebuah perkara, namun di UU Nomor 10 Tahun 2016 muaranya sebuah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” katanya.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, lanjut dia, semestinya tidak dijadikan sebagai alasan kinerja pengawasan menjadi berkurang. “Meskipun faktanya dengan anggaran yang berbeda tentunya memberikan tuntutan kepada kami untuk melakukan kerja-kerja tersebut minimal sama dengan Pemilu 2019,” ujar dia.

Dikatakan, strategi pengawasan ada tiga, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pada Pilkada 2020, kata dia, Bawaslu akan memaksimalkan pencegahan. “Jika kita cegah dan awasi, masih ada pelanggaran maka upaya terakhir adalah penindakan,” tandasnya.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ulil Albab menambahkan, dalam UU Pilkada, pengawas di tingkat kabupaten disebut panwas, bukan Bawaslu seperti dalam UU Pemilu. “Nomenklaturnya juga beda. UU Pemilu disebut Bawaslu, ada lima orang yang bersifat permanen. Sedangkan di UU 10 Tahun 2016, sifatnya adhoc dan disebut panwas,” terang dia.

Wahyudi Sutrisno, Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu, menambahkan, Pilkada 2020 mengedepankan pencegahan pelanggaran Pilkada. Dalam waktu dekat pihaknya akan melaunching tiga desa pengawasan dan tiga kampung anti money politik. “Ini pilot project untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah politik uang,” ujarnya. (ap5)