Pemkot Alokasikan Rp16,73 M untuk Pilkada

oleh -
SEPAKATI NPHD – Wali Kota Pekalongan bersama KPU, Bawaslu dan Polres Pekalongan Kota usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Kota Pekalongan tahun 2020.

KOTA – Pemerintah Kota Pekalongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,73 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Anggaran tersebut dibagi penggunaannya untuk penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, serta pihak pengamanan yakni Polres Pekalongan Kota, Satpol PP dan Kodim 07/10 Pekalongan.

Jumlah anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pihak terkait yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani Pemkot bersama pihak terkait, Selasa (1//10) di Ruang Kresna Setda Pekalongan. Alokasi anggaran hasil pembahasan, selanjutnya akan diajukan kepada Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan.

Dalam hasil pembahasan, KPU Kota Pekalongan mendapatkan anggaran sebesar Rp12 miliar, Bawaslu sebesar Rp2,430 miliar, Polres Pekalongan Kota sebesar Rp1 miliar serta Satpol PP dan Kodim 07/10 Pekalongan yang masih menjadi satu dan dialokasikan sebesar Rp1,3 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan, Doyo Budi Wibowo menjelaskan, pengalokasian anggaran untuk Pilkada sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2019. Berdasarkan aturan tersebut, kemudian masing-masing pihak baik penyelenggara maupun keamanan diminta mengajukan usulan proposal.

“Proposal yang diajukan kemudian dilakukan evaluasi dan dirasionalisasi karena harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan daerah. Rasionalisasi dan evaluasi juga selalu dikomunikasikan dengan pihak terkait supaya nantinya tidak sepihak. NPHD ini masih hasil pembahasan antara TAPD dengan para pihak karena sesuai arahan Pemprov Jawa Tengah NPHD harus ditandatangani paling lambat 1 Oktober 2019,” jelas Doyo.

Alokasi anggaran untuk Pilkada, akan dibagi dalam dua tahap yakni pada perubahan APBD 2019 dimana akan dialokasikan anggaran untuk KPU. Kemudian pada penetapan APBD 2020 akan dialokasikan anggaran lainnya yakni untuk Bawaslu, Polres Pekalongan Kota, Satpol PP dan Kodim 07/10 Pekalongan.

Sementara itu, Kabid Anggaran pada BKD Kota Pekalongan, Niluh Sri Setiawati menambahkan, alokasi anggaran yang sudah dibahas bersama TAPD dan pihak terkait akan diajukan ke DPRD Kota Pekalongan. Sehingga kemungkinan akan terjadi perkembangan dalam pembahasan bersama DPRD. Pihaknya, juga akan menyertakan catatan-catatan dari para pihak dalam pembahasan dengan DPRD.

“Termasuk nanti dalam perjalanan tahapan Pilkada, ketika terjadi kekurangan atau kebutuhan baru karena jumlah paslon yang bertambah atau berkurang, maupun kondisi lain yang berkembang dalam tahapan Pilkada, NPHD bisa diadendum. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Niluh.

Dalam NPHD, lanjutnya, anggaran bagi Satpol PP dan Kodim 07/10 Pekalongan juga masih menjadi satu. Nantinya anggaran kedua lembaga yang masuk dalam alokasi pengamanan akan dipisahkan. “Untuk alokasi anggaran Satpol PP dan Kodim nantinya juga akan kami pisahkan,” tambahnya.

*Catatan Bawaslu

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto mengatakan, Bawaslu masih memiliki sejumlah catatan mengenai alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam NPHD. Diantaranya yakni alokasi anggaran untuk pembiayaan penyelenggara yang berstatus adhoc. “Seperti untuk Panwascam, baru teralokasikan pembiayaan untuk 9 bulan dimana seharusnya 12 bulan. Kemudian untuk PPL, baru teralokasikan 6 bulan yang harusnya 8 bulan,” tutur Sugiharto.

Ditanya mengenai anggaran ideal, jika mengacu pada Permendagri maka anggaran ideal untuk Bawaslu yakni sebesar Rp7 miliar. Jumlah tersebut juga merupakan jumlah yang sama dengan jumlah pengajuan awal Bawaslu. “Kami awal mengajukan Rp7 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp4 miliar dan dirasionalisasi lagi menjadi Rp2,430 miliar,” tambahnya.

Meski demikian, Bawaslu dikatakan Sugiharto berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama tahapan Pilkada dengan semaksimal mungkin. “Ideal tidak ideal itu karena harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Sehingga kami akan tetap melaksanakan tugas seoptimal mungkin tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tegasnya.(nul)