PDIP Terima Banyak Aduan soal Tahapan, Pemkab Didesak Bentuk Tim Supervisi Pilkades

by
RESPON ADUAN – DPC PDIP Kabupaten Batang saat menggelar rapat khusus untuk merespon aduan masyarakat terkait pelaksanaan tahapan pilkades, Sabtu (7/9).

BATANG – Pelaksanaan tahapan Pilkades serentak yang saat ini berlangsung 206 desa di Kabupaten Batang, mulai mendapatkan sorotan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang bahkan mengklaim menerima banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan tahapan yang diduga kurang transparan. Mereka bahkan mendesak Pemkab untuk membentuk tim yang akan men-supervisi kinerja BPD dan panitia pilkades.

Sabtu (7/9) kemarin, DPC PDIP Batang bahkan menggelar rapat khusus untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sekretaris DPC PDIP Batang, Hj Junaenah mengatakan, sejauh ini partainya banyak menerima laporan masyarakat ihwal tahapan pilkades yang diduga kurang transparan. Untuk itu, baik DPC maupun Fraksi PDIP DPRD Batang akan segera menyampaikan sejumlah permasalahan itu ke Bupati Batang beserta OPD terkait.

“Kami akan meminta Pemkab Batang untuk membentuk tim supervisi yang khusus memantau kinerja BPD dan panitia Pilkades se Kabupaten Batang tahun ini agar lebih transparan dalam mengenai tahapan yang sudah diatur. Pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa 2019 yang diterbitkan oleh Dispermades untuk bisa di jalankan dan terbuka,” ungkapnya, Minggu (8/9).

Sebagian bagian dari pilar di politik di Kabupaten Batang, lanjut Junaenah, PDIP tidak mungkin berdiam diri. Dia berharap ada keterbukaan di antara semua stakeholder yang mandegani pilkades serentak. “Tentu, ini menjadi atensi kami, terlebih banyak aduan masyarakat. PDI Perjuangan menghendaki semuanya transparan, sehingga tak ada ruang gelap di antara kita semua selaku stakeholder demokrasi,” terang anggota Fraksi PDIP DPRD Batang itu.

Untuk menyebut beberapa aduan masyarakat dimaksud, jelas Junaenah, salah satu bacalon kades ada yang dianulir melalui tahapan administratif. Padahal, bacalon tersebut sebelumnya pernah maju sebagai caleg, sehingga semestinya menjadi rujukan panitia pilkades. “Kami meminta seluruh panitia pilkades kembali on the track, memedomani aturan dengan semestinya. Jangan ada keberpihakan. Kebetulan, sebagian dari bacalon tersebut adalah juga kader PDI Perjuangan,” tandasnya.

Sejauh ini, DPC PDIP disebutnya sudah menerima beberapa aduan masyarakat terkait pelaksanaan tahapan pilkades. Beberapa di antaranya, berasal dari Desa Plelen dan Kalimanggis. “Dan tidak menutup kemungkinan dari desa-desa lainnya,” pungkasnya. (fel)