Luasan Kawasan Kumuh masih Tersisa 79 Hektar

by
WORKSHOP
SOSIALISASI - Disperkim Kendal mengadakan kegiatan pengarahan workshop program Kotaku Kabupaten Kendal Tahun 2019, Rabu (21/8). AKHMAD TAUFIK

KENDAL– Dalam rangka pencapaian target 0 persen kumuh di Kabupaten Kendal serta guna mendukung terwujudnya capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019, yaitu Kota Tanpa Permukiman Kumuh (KOTAKU) di tahun 2019, maka perlu sebuah perencanaan yang komprehensif di antara pelaku dan stakeholder. 

WORKSHOP
SOSIALISASI – Disperkim Kendal mengadakan kegiatan pengarahan workshop program Kotaku Kabupaten Kendal Tahun 2019, Rabu (21/8). AKHMAD TAUFIK

Terlebih, sampai saat ini masih tersisa 79,41 hektar kawasan kumuh di Kendal.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal, Noor Fauzie ST MT, saat kegiatan pengarahan workshop program Kotaku Kabupaten Kendal Tahun 2019, Rabu (21/8), di Ruang Garuda Tirto Arum Baru Kendal.

Menurutnya, target pengurangan luasan kumuh sesuai dengan SK Bupati No: 648.2/520/2017 adalah seluas 153.58 ha yang menyebar di 14 desa/kelurahan di 4 kecamatan. Sampai akhir 2018 atau awal 2019, di Kabupaten Kendal menyisakan 79,41 Ha.

Dalam capaian target tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya pengurangan kumuh dan juga mencegah tumbuh kembangnya wilayah kumuh baru di wilayah lain. Implementasi pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan pemahaman dan ketrampilan yang memadai serta visi yang sama antara pelaku  di pememrintahan, konsultan pendamping serta pihak swasta atau kelompok peduli dan masyarakat di lokasi sasaran.

“Salah satu langkahnya ya melalui Workshop antara para stakeholder. Selain itu, agar pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh ke depan Iebih efektif dan sinergis, perlu adanya penguatan di berbagai aspek, di antaranya konsolidasi dan penguatan pemahaman pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Harapannya, muncul pemahaman tentang peran pokja PKP kabupaten/kota dalam mengorganisasikan dan mensinergrikan program-program OPD, Program sektoral, swasta melalui CSR, khusunya dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh,” terang Fauzie.

Selain itu, dia juga menyampaikan pentingnya pemahan tentang Satu Data, Satu Peta, dan satu Perencanaan. Karena itu, perlu adanya komitmen bersama dalam rangka memanfaatkan peluang penanganan Kawasan kumuh skala kawasan 2020 dapat dicapai.  

“Kami berharap, OPD, Camat, Kepala Kelurahan atau Kades dapat berkontribusi agar kegiatan penangan kumuh dapat dikolaborasikan berdasarkan data yang ada ditingkat masyarakat sebagai dasar dalam penganggaran pembangunannya (RAPB-DES maupun Renstra Kecamatan), sehingga target nol persen kawasan kumuh dapat tercapai,” pungkasnya. (fik)