Mbak-mbak Sunan Kuning Minta Karaoke Tetap Diijinkan, dan Pertanyakan Uang Pesangon

by

“Kan katanya menghilangkan prostitusi, kalau karaoke tidak apa-apa kan? Gimana teman-teman, kalau karaoke ditutup kita demo,” kata Dian, seorang anak asuh resosialisasi Argorejo, Kamis (15/8/2019).

Mbak-mbak penghuni sunan kuning saat mengikuti sosialisasi. (RmolJateng)

Ajakan itu membuat riuh aula kompleks yang dikenal sebagai kawasan Sunan Kuning saat pendataan anggota resos.

Selain tuntutan itu, hal yang membuat riuh adalah perbedaan informasi terkait besaran uang tali asih yang diterima.

“Katanya dapat Rp 10,5 juta, tapi tadi enggak ada jawaban (dari dinas sosial),” kata Ayu, seorang Wanita Pekerja Sosial lainnya.

Dengan nada meninggi, ia juga bingung soal pemberian tali asih yang tidak pasti.

Lalu, ia juga sempat membela teman-temannya yang berasal dari luar kota juga, khususnya yang kos di luar kawasan.

“Mereka kan sama-sama di sini, kerja sama-sama,” tuturnya.

Ayu juga berharap pemerintah mencarikan pekerjaan setelah pesangon diterima. Ia ingin pemerintah memikirkan nasib pada mbak-mbak eks Sunan Kuning.

Pesangon Belum Jelas

Resosialisasi Argorejo atau lokalisasi Sunan Kuning dan Gambilangu sendiri rencananya akan ditutup sebelum Hari Kemerdekaan, namun kenyataannya meleset dari yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang.

Pasalnya, hingga kini kenyataannya masih diwarnai ketidakcocokan data antara pengelola lokalisasi Sunan Kuning dengan data Dinas Sosial Kota Semarang terkait jumlah wanita pekerja seks (WPS) yang akan menerima penyaluran tali asih.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang Tri Waluyo menyatakan pihaknya sudah melakukan proses pendataan sejak tahun 2017 kepada WPS di kawasan Argorejo atau Sunan Kuning yang akan memperoleh tali asih, Kamis (15/8).

“Hari ini masih dalam tahap finalisasi pendataan WPS. Kalau Pak Wandi (Ketua Resos) bilang jumlah WPS ada 475 orang tapi kenyataannya jumlah WPS yang fix hadir sementara ini ada 441 orang yang akan menerima tali asih,” ujarnya.

Jumlah WPS tersebut, dia melanjutkan, seharunya sudah menjadi data final. Pasalnya sudah ada komitmen dan disaksikan oleh tim verifikasi bansos, Polrestabes, Kodim, Inspektorat kemudian DPKAD dan Satpol PP.

“Meskipun begitu, selisih data WPS tersebut masih tetap akan diakomodir. Tapi nanti keputusan tetap di Pak Wali Kota. Kami tugasnya hanya mendata, menyiapkan administrasi,” jelasnya.

Disinggung mengenai besaran tali asih, dia enggan berkomentar, lantaran belum bisa memastikan. Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Sedangkan saat ini, hasil APBD-P baru diserahkan ke Gubernur Jateng.

“Saya belum bisa matur kepastian nominalnya karena ini masih proses penetapan. Kita masih menunggu dulu hasilnya,” katanya. (rmoljateng)