Anggaran Pilkada Rp35,7M Disetujui

by

**TAPD dan Banggar DPRD Acc

KENDAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal bisa bernafas lega. Pasalnya, anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serantak tahun 2002 sebesar Rp 35,7 miliar untuk Kabupaten Kendal telah disetujui sesuai dengan pengajuan KPU. Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Kendal dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kendal ACC meski pengajuan dana lebih besar dari Pilkada 2015 sebesar Rp 24 miliar.

Hal itu dibenarkan ketua DPRD Kendal, Prapto Utono. Kata dia, pihaknya sudah mengkaji anggaran Pilkada 2020 yang diajukan oleh KPU Kendal. Besaran anggaran yang diajukan KPU ke Pemkab Kendal sekitar Rp 35,7 miliar.

“Anggaran itu sudah dibahas di Banggar DPRD, dan hasilnya kita sudah disetujui,” katanya kepada Radar, kemarin.

Sementara itu, Ketua KPUD Kendal, Hevy Indah Oktaria. Kata dia, anggaran sebesar itu selain untuk honor PPK, PPS, dan KPPS, juga untuk pengadaan kotak suara dan bilik suara. Sebab, kotak suara dan bilik suara yang digunakan untuk Pemilu 2019, sudah tidak bisa dipakai.

“Ini juga mengantisipasi kemungkinan ada kenaikan harga,” katanya, usai rapat evaluasi kampanye Pemilu 2019 .

Dijelaskan Hevy, pengajuan anggaran Pilkada Serantek 2020 berdasarkan musyawarah dari anggota KPU Kendal, Sekretaris KPU Kendal dan beberapa pihak lain. Pagu Rp 35,7 miliar itu juga sudah diajukan ke tim anggaran pendapatan Kabupaten Kendal dan sudah disetujui.

“Saat ini, sudah sampai di DPRD Kendal dan kami masih menunggu persetujuannya,” ujarnya.

Sekadar untuk diketahui, persebaran jumlah TPS pada Pilkada Kendal 2020 nanti dimungkinkan sebanyak 1.845 TPS. Masing-masing TPS ada 1 kotak suara dan 2 bilik suara.

Sebelumnya diberitakan, Pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah akan diikuti sebanyak 21 kota dan kabupaten, salah satunya Kendal. Untuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang dijadwalkan pelaksanaannya di Bulan September tahun depan tersebut, KPU Kendal telah mengajukan anggaran sebesar Rp 35,7 miliar ke pemerintah daerah.
Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah pengajuan anggaran sebesar itu bisa terakomodir atau berkurang karena masih ada pembahasan kembali di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tim akan mengkaji kembali proposal anggaran yang kita berikan. Pastinya di proposal itu kita menyesuaikan indeks tahun ini sebagai dasar yang tentunya agak berbeda dibanding tahun 2015 lalu,” katanya, Jumat (28/6).

Terkait tahapan pilkada, menurut Hevy masih belum belum selesai digodok di KPU RI dan masih dalam proses uji publik. “kita tunggu saja tahapan detail dan tepat waktunya yang dikeluarkan melalui PPKU dari KPU RI,”imbuhnya.

Dijelaskan, pada Pilkada 2015 lalu, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sebesar Rp 22 miliar dari total pengajuan Rp 24 miliar.

Pengurangan pagu itu menyusul kontestasi pilkada yang hanya diikuti dua pasangan calon. Sedangkan untuk Pilkada 2020, melihat komposisi dari Pemilu, diperkirakan ada tiga calon untuk partai, dan dua dari independen.

Namun demikian, kemungkinan itu masih bisa berkembang, tergantung dinamika politik menuju pencalonan nanti. “Pastinya, setiap ada sisa anggaran kita kembalikan ke Pemda,” tukasnya.

Untuk Pilkada 2020, lanjut Hevy, jika alokasi pagu anggaran tidak sesuai dengan proposal, maka KPU KPU harus bisa melaksanakan anggaran yang sudah disediakan Pemda. Pihaknya berharap Pemda bisa menfasilitasi proses ini.

“Karena yang paling besar ada di honorarium dan juga fasilitas kampanye yang kita berikan pada calon. Lalu ada pengadaan, yang tentunya harus menyesuaikan dengan indeks sekarang,” tukas Hevy. (fik)