Tanggul Belum Cukup Atasi Persoalan Rob

by
Tanggul Belum Cukup Atasi Persoalan Rob
CINDERAMATA - Anggota DPR RI Dapil X, Abdul Hakam Naja saat memberikan cinderamata kepada Rektor Unikal, Suryani,dalam kegiatan pembahasan APBN dan penanganan rob. MALEKHA

KOTA – Kota Pekalongan menduduki penurunan tanah tertinggi di dunia. Hal ini mengakibatkan wilayah pesisir Utara Pekalongan terendam rob mencapai 13,5 Km atau 30% dari luas Kota Pekalongan. Maka penanganan yang komprehensif perlu dilakukan dari semua pihak, baik akademisi, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Tanggul Belum Cukup Atasi Persoalan Rob
CINDERAMATA – Anggota DPR RI Dapil X, Abdul Hakam Naja saat memberikan cinderamata kepada Rektor Unikal, Suryani,dalam kegiatan pembahasan APBN dan penanganan rob. MALEKHA

Salah satu upaya penanganan rob yang tengah dilakukan yakni pembangunan tanggul raksasa. Namun tanggul saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan rob yang sudah bertahun-tahun merendam Kota Pekalongan.

Hal ini yang menjadi latar belakang terselenggaranya kegiatan pembahasan APBN dan penanganan rob oleh anggota DPR RI Dapil Jateng X Drs HA Hakam Naja MSi, Senin (5/8) di Unikal. Selain Hakam, hadir juga sebagai narasumber yakni Peneliti Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Dr Heri Andreas ST MT, perwakilan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Jawa Tengah ini, Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE serta Bupati Pekalongan, H asip Kholbihi SH MSi.

Menurut Hakam Naja, dalam kegiatan tersebut ia ingin memberikan gambaran tentang APBN. Karena setiap tahun ada siklus APBN dan ia ingin bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Pekalongan misalnya penanganan rob. “Karena dana APBN ini jumlahnya adalah Rp2.461 triliun. Jumlah ini sangat besar sehingga APBN harus dijadikan salah satu sumber bagi pembangunan daerah,” tutur Hakam.

Penanggulangan rob yang sudah terencanakan yaitu pembuatan tanggul akan selesai dalam 3 tahap. Namun pihaknya mengaku tanggul ini tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Karena meskipun ditanggul, rob masih akan tetap ada, maka dibutuhkan saran dan masukan tentang bagaimana penanganan setelah tanggul tersebut terealisasi.

Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE menyampaikan bahwa tinjauan kebijakan yakni Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API. “Kota Pekalongan menjadi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API (banjir, air bersih, rob, dan sanitasi). Kemudian permasalahan bencana banjir rob dan kekeringan yang harus segera terselesaikan,” tutur Afzan.

Afzan memaparkan bahwa dalam RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029, pengembangan kawasan strategis kota untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di Kota Pekalongan meliputi kawasan polder pengendali banjir dan rob, kawasan konservasi berupa hutan bakau (mangrove) di daerah pantai, dan mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.

“Pasca pembangunan tanggul rob ini, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melakukan penguatan kelembagaan operasi sarana dan prasarana pengendali banjir, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, mengembangkan ruang air, membantu adaptasi masyarakat terdampak, revitalisasi drainase dan sanitasi, pemanfaatan lahan untuk tambak, permukiman, pariwisata, dan konservasi pada sisi Selatan dan Utara tanggul,” bebernya.

Selanjutnya pasca pembangunan tanggul rob Pemerintah Kota Pekalongan juga telah merencanakan penanganan pencemaran air dan potensi pemanfaatan air baku, penanganan laju land subsidence, danpenanganan banjir rob di kawasan Timur tanggul. “Kami memiliki rencana kerjasama Program Blue Deal yakni pengelolaan sitem tanggul, pompa, drainase, kelembagaan, partisipasi masyrakat, dan limbah. Tentu ini tak lepas dari peran masyarakat untuk turut membantu dan menginformasikan kondisi di masyarakat,” jelasnya.

Rektor Unikal, Suryani Mhum dalam sambutannya memaparkan bahwa dalam sosialisasi UU APBN yang perlu dikaji adalah dampak yang bisa dinikmati masyarakat luas. Sehingga pembahasan sosialisasi UU APBN ini menjadi menarik bagi masyarakat khususnya Pekalongan yang mengalami masalah pelik dengan alam.

“Terutama masalah rob ini karena dari tahun ketahun baru asyik didiskuiskan. Karena persoalan rob memang bukan soal sederhana tapi sngat kompleks. Terlebih adanya sungai yang penuh dengan sampah dan warna yang menarik menambah deretan masalah bagi Kota kreatif ini,” tandasnya.(mal)