Injury Time, Dewan Kebut Raperda Perubahan APBD

by
Injuri Time, Dewan Kebut Raperda Perubahan APBD
TETAP SEMANGAT - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan masih tampak bersemangat mengikuti agenda rapat paripurna di masa 'injury time' masa tugasnya. Foto: Hadi Waluyo.
Injuri Time, Dewan Kebut Raperda Perubahan APBD
TETAP SEMANGAT – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan masih tampak bersemangat mengikuti agenda rapat paripurna di masa ‘injury time’ masa tugasnya. Foto: Hadi Waluyo.

KAJEN – Di masa-masa ‘injury time’, DPRD Kabupaten Pekalongan masih tampak bersemangat untuk menuntaskan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Meskipun, saat rapat paripurna digelar rata-rata pelaksanaannya molor cukup lama.

DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini tengah membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Ditargetkan, pembahasan raperda ini bisa selesai sebelum pelantikan anggota dewan baru dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019.

“Kita sudah ada jadwal sesuai dengan rapat Banmus. Jadwal yang sudah kita rapatkan dalam Banmus akan kita laksanakan dengan baik, dan nanti akan bisa selesai mudah-mudahan sebelum dilantik tanggal 12 Agustus 2019 selesai,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, kemarin.

Selain raperda perubahan anggaran, hingga saat ini masih ada dua raperda yang harus diselesaikan, karena masih dalam proses pembahasan. Dua raperda inisiatif itu adalah raperda tentang perlindungan pemenuhan hak disabilitas dan raperda tentang perlindungan petani.

“Jika ini selesai mudah-mudahan bisa menjadi kado buat para petani dan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan ini bisa selesai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan, secara umum, struktur PPAS dalam Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut. Pendapatan Daerah Tahun 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.272.289.181.397 atau berkurang Rp 26.566.955.403 (1,16%). Pendapatan daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 16.777.718.902, yang terjadi pada pos Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun Rp 43.344.674.305, yang terjadi pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.432.870.766.366 atau bertambah Rp 15.552.487.566 (0,64%), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 160.581.584.969, dan defisit ini akan dipenuhi melalui pembayaran netto.

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 170.581.584.969 atau naik sebesar Rp 42.119.442.969 (32,79%) yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan direncanakan sama dengan penetapan, yaitu sebesar Rp 10.000.000.000. Dengan demikian, Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 160.581.584.969.

“Dari struktur Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tersebut maka secara riil terdapat defisit Rp 0 (nol),” ujar Bupati. (ap5)