Silpa, Eksekutif dan Legislatif Beda Pandangan

by
Silpa, Eksekutif dan Legislatif Beda Pandangan
PARIPURNA – Sempat molor, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang akhirnya jadi dilaksanakan, Selasa (7/16) kemarin. M DHIA THUFAIL

*Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

BATANG – Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2018 muncul sebesar Rp 101.747.058.955,58. Nilai tersebut menjadi sorotan kalangan legislatif, karena dianggap terlalu bengkak.

Silpa, Eksekutif dan Legislatif Beda Pandangan
PARIPURNA – Sempat molor, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang akhirnya jadi dilaksanakan, Selasa (7/16) kemarin. M DHIA THUFAIL

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018. Oleh karenanya, DPRD memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Batang agar ke depan lebih berhati hati dan cermat dalam merencanakan kegiatan. Harapannya, Silpa APBD tidak terlalu besar.

“Sebetulnya, kami menginginkan defisit. Sebab, berdasarkan pengalaman yang ada, dengan jumlah Silpa yang terlalu tinggi, akhirnya akan timbul suatu persoalan rasionalisasi terhadap anggaran,” kata Ketua DPRD Kabupaten Batang, Imam Teguh Raharjo, ditemui usai gelaran rapat paripurna, Selasa (7/16).

Menurutnya, dengan besaran Silpa itu, Bupati Batang semestinya bisa memberikan anggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mengoptimalkan program kerja yang dimiliki masing masing.

“Semestinya Bupati dengan iktikad baik memberikan anggaran anggaran kepada OPD. Dinas ini silahkan tak kasih anggaran sekian, dinas ini sekian, maka selesai. Tidak usah ada acara pemanggilan satu persatu kepala OPD, sampai tiga hari tiga malam lamanya. Tapi yang muncul malah adanya pengurangan kesejahteraan, kasian mereka yang mau bekerja, mau maju tapi kesejahteraannya dikurangi, seperti lauk pauk, BBM, dan lain sebagainya,” terangnya.

Maka, kata Teguh, ke depan tinggal disesuaikan saja, kemampuan APBD seberapa, maka itulah yang harus dilakukan. Jangan malah mengurangi kesejahteraan OPD. “Dengan besaran Silpa yang tinggi ini, maka kemarin saya memberikan saran kepada badan anggaran, agar jangan terlalu banyak akres. Saya minta agar wajar wajar saja,” jelasnya.

Namun, Bupati Batang, Wihaji, menilai Silpa APBD tahun 2018 itu merupakan hal yang normal, dan bahkan dianggapnya relatif tidak besar. Sebab, Silpa terikat itu menurutnya sudah direncanakan dalam penggunaannya ke depan.

“Kelihatannya, Silpa ini memang banyak, namun sebenarnya tidak banyak, karena peruntukkannya sudah jelas. Jadi saya anggap besaran Silpa ini masih normal. Jadi fungsi dan gunanya sudah ada, peruntukkannya juga sudah ada,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, dalam penggunaannya, Silpa tidak bisa digunakan untuk sembarangan, tapi memang digunakan untuk keperluan yang sudah direncanakan dengan jelas dan tinggal ditindaklanjuti saja selanjutnya.

“Selain itu, Silpa ini juga nantinya akan kita gunakan untuk menutup defisit angkatan tahun 2019. Sehingga, pada pertanggungjawaban kita tahun 2020 mendatang akan kita sampaikan,” pungkasnya. (fel)