DLH Akan Petakan Zonasi Pengelolaan Sampah Kelurahan

by
DLH Akan Petakan Zonasi Pengelolaan Sampah Kelurahan
HARUS TERLIBAT - Masalah sampah di Kota Pekalongan perlu keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. DOK DINKOMINFO

KOTA – Dalam rangka menangani permasalahan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan akan melakukan kajian terkait pengelolaan sampah dengan membuat zonasi-zonasi pengelolaan sampah di tiap kelurahan.

DLH Akan Petakan Zonasi Pengelolaan Sampah Kelurahan
HARUS TERLIBAT – Masalah sampah di Kota Pekalongan perlu keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. DOK DINKOMINFO

Kepala DLH Kota Pekalongan, Purwanti mengatakan, Pemkot memang sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwal) terkait kebersihan lingkungan yang di dalamnya juga tercantum sanksi bagi yang masih membuang sampah sembarangan. “Sesuai syarat regulasi Permendagri 134/2018, Pak wali sudah menugaskan kepada Staff Ahli dan DLH untuk melakukan analisa-analisa terhadap kebijakan kebersihan lingkungan. Penekanannya adalah sampah di sepanjang jalan maupun di sungai. Kedua persoalan tersebut merupakan permasalah krusial,” tuturnya, Rabu (10/7).

Purwanti melanjutkan, pembuatan zonasi-zonasi pengelolaan sampah di tiap kelurahan ini juga nanti akan didukung oleh dana kelurahan dan sedang mengusulkan anggaran di perubahan anggaran mendatang. “Di kelurahan dengan dana kelurahan akan dibikinkan zona pengelolaan sampah warga, yang pasar tetap Dindagkop, drainase DPUPR, di jalan-jalan kota tanggung jawab kami DLH. Kami akan buat zonasi per kelurahan, di tiap kelurahan akan dipasang jaring. Pak Walikota memberikan perahu kepada DLH yang akan dipinjamkan ke kelurahan dengan memberdayakan petugas kebersihan kelurahan,” jelasnya.

Purwanti menambahkan, DLH juga telah menyiapkan papan peringatan larangan membuang sampah sembarangan yang akan didistribusikan ke kelurahan-kelurahan dan dipasang membentang di jembatan di atas sungai-sungai di Kota Pekalongan.

“Untuk penegakkan sanksi dan pengawasan perlu adanya CCTV, ada satgas yang setiap saat menjaga di lingkungan tersebut, ini sedang dibahas. Selama ini sanksi sifatnya masih pendekatan persuasif, melalui sosialisasi dan teguran-teguran. Kalau sudah ada perwal dikuatkan dengan regulasi berikut sanksi atau ancaman dendanya, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan bisa berjalan baik. Di anggaran perubahan juga didukung anggaran untuk kebersihan,” imbuh Purwanti.

Sebelumnya, Walikota Pekalongan, M Saelany Machfudz menyatakan bahwa dalam rangka menerapkan sanksi tegas kepada para pembuang sampah sembarangan harus dipersiapkan perangkat hukum, sarana dan prasarana, tenaga yang terlibat untuk pengawalan dan pengawasan untuk membantu mengawasi dan membersihkan sungai. “Kalau sudah disiapkan payung hukumnya dan kelengkapan sarana dan prasarana akan kita aplikasikan,” kata Saelany.

Pihaknya juga menekankan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah harus turut peduli dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. “Jangan buang sampah di sungai atau selokan. Ini akan mempengaruhi lingkungan kita. Tak bosan-bosannya saya mengajak masyarakat untuk sadar membudayakan kebersihan serta gotong royong,” tandasnya.(nul)