Nilai Silpa Dianggap Terlalu Bengkak

by
Nilai Silpa Dianggap Terlalu Bengkak
PARIPURNA - Juru Bicara Fraksi PKB, Komidah saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (27/6). M DHIA THUFAIL

*FPKB Minta Perencanaan Lebih Matang

BATANG – Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemkab Batang telah selesai diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasilnya memuaskan, bahkan untuk ketiga kalinya Pemkab Batang menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Nilai Silpa Dianggap Terlalu Bengkak
PARIPURNA – Juru Bicara Fraksi PKB, Komidah saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (27/6). M DHIA THUFAIL

Namun demikian, pada gelaran rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang dengan agenda pemandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018, fraksi PKB menjadi satu dari tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Batang yang memberikan sejumlah catatan dan masukannya.

“Kami dari Fraksi PKB sangat mengapresiasi pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang TA 2018 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Khomidah, juru bicara FPKB.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, FPKB mengharapkan agar Pemkab Batang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat masih banyaknya potensi-potensi di Kabupaten Batang yang bisa digali dan dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

“Kami dari Fraksi PKB berharap, agar pemkab terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi). F-PKB juga mengusulkan, harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif, sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat,” katanya.

Fraksi PKB juga mencermati, bahwa anggaran SILPA tahun anggaran 2018 masih cukup besar, yakni Rp. 101.747.058.955,58. Menurut F-PKB, jika dilihat dari aspek perencanaan, masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Hal itu berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi.

“Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan, hanya karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dan lain sebagainya. Sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah,” terangnya.

Fraksi PKB memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Batang.

“Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” tutupnya. (fel)