Radar Tegal

Perbup Pilkades Harus Direvisi

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Mustofa

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Mustofa

SLAWI – Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemilihan kepala desa (pilkades) diminta untuk segera direvisi. Sebab, perbup itu dinilai masih ada kekurangan yang mengakibatkan perselisihan dalam pelaksanaan pilkades.

“Sebelum pelaksanaan pilkades tahap dua, perbup itu harus sudah direvisi supaya lebih baik,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Mustofa, kemarin.

Dia menyebutkan, pelaksanaan pilkades tahap dua rencananya akan dihelat pada 2018 mendatang. Sedangkan tahap ketiga, akan dilaksanakan pada 2020. Menurutnya, kenapa tahap ketiga tidak dilaksanakan pada 2019, karena di tahun itu akan ada pesta demokrasi besar-besaran yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg). “Jadi pilkades tahap tiga, mundur satu tahun,” ujarnya.

Sementara, bagi kepala desa (kades) yang masa jabatannya berakhir di bulan April 2019, terpaksa akan diikutsertakan pada pilkades serentak di 2018. Mereka akan ditarik mundur karena di tahun 2019 tidak diperbolehkan adanya pilkades. Dengan begitu, ketika ada calon kades petahana yang kalah dalam pilkades, tentu akan diganti oleh Penjabat Sementara (Pjs) kades sampai kades terpilih dilantik.

“Memang harus ada resiko, tapi kita upayakan agar tidak merugikan desa,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia menambahkan, untuk kades terpilih yang mengikuti pilkades serentak di tahun ini, rencananya akan dilantik pertengahan Desember 2017. Pelantikan dilakukan bupati Tegal di Pendapa Amangkurat Pemkab Tegal.

“Tanggalnya belum pasti, yang jelas, bulan ini harus dilantik karena dalam aturannya, 60 hari pascapelaksanaan pilkades, kades terpilih harus dilantik,” tandasnya. (yer)

Facebook Comments