Ada Permasalahan Terkait Pembayaran THR? Laporkan ke Posko Pengaduan Dinperinaker

by
Ada Permasalahan Terkait Pembayaran THR , Laporkan ke Posko Pengaduan Dinperinaker
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Kota Pekalongan, Priyetni. DOK DINKOMINFO

KOTA – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk Idulfitri tahun 2019. Posko akan mulai dibuka pada 30 Mei hingga 9 Juni 2019. Karyawan atau buruh perusahaan yang mempunyai permasalahan mengenai pembayaran THR dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang dibuka di dinperinaker.

Ada Permasalahan Terkait Pembayaran THR , Laporkan ke Posko Pengaduan Dinperinaker
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Kota Pekalongan, Priyetni. DOK DINKOMINFO

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Kota Pekalongan, Priyetni mengungkapkan, THR Keagamaan untuk pekerja perusahaan sudah menjadi rutinitas. Pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Menteri No 6 tahun 2016 bahwa perusahaan punya kewajiban memberikan THR 6-7 hari sebelum hari lebaran.

“Untuk besaran THR, karyawan di atas 1 tahun atau 12 bulan THR sebesar satu kali gaji, jikadi bawah 12 bulan sesuai dengan proporsional. Begitu juga bagi karyawan yang sudah bekerja satu bulan sudah berhak menerima THR,” ungkap Priyetni.

Dijelaskannya, berkaitan dengan layanan pengaduan pada prisnsipnya Dinperinaker siap melayani tiap saat. Menjelang lebaran karena libur panjang, pihaknya akan membuat posko lebaran mulai 30 Mei sampai dengan 9 Juni atau selama satu minggu pihaknya menerima pengaduan. “Kami sudah mengimbau dan melayangkan surat agar perusahaan segera melaksanakan pemberian THR dan kami juga ada blangko untuk pelaksanaan pemberian THR yang sudah akan kami kirim paling lambat 27 Mei,” papar Priyetni.

Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR sampai hari lebaran akan ada sanksi administrasi yang akan ditangani oleh Bidang Pengawasan Satwasker Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kota Pekalongan. “Kepada para pengusaha agar melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada karyawannya karena pada dasarnya perusahaan butuh pekerja dan pekerja butuh perusahaan. Tentu harus ada hubungan harmonis agar usaha dapat berjalan lancar, pekerja sejahtera, dan perusahaan meningkat,” terang Priyetni.

Menurutnya, selama ini di Kota Pekalongan cukup kondusif dan belum ada pengaduan tentang THR. Hal ini karena THR sudah menjadi rutinitas. “THR itu bentuknya uang jika berbentuk bingkisan atau parsel itu bukanlah THR,” tandasnya.(nul)