Kekurangan Guru di Kota Santri Capai Ribuan

by
Kekurangan Guru di Kota Santri Capai Ribuan
BERI PENGHARGAAN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi memberi penghargaan kepada guru dengan masa pengabdian terlama saat peringatan Hardiknas 2019 di Alun-alun Kajen, baru-baru ini. Foto: Hadi Waluyo.

**Terbanyak Guru SD. Capai 1.079

KAJEN – Kabupaten Pekalongan masih kekurangan ribuan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kekurangan guru ASN terbanyak di sekolah dasar (SD), yakni 1.079 orang guru PNS.

Kekurangan Guru di Kota Santri Capai Ribuan
BERI PENGHARGAAN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi memberi penghargaan kepada guru dengan masa pengabdian terlama saat peringatan Hardiknas 2019 di Alun-alun Kajen, baru-baru ini. Foto: Hadi Waluyo.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, kemarin, menerangkan, jumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Pekalongan sebanyak 478 dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri ada 63. Dari ratusan sekolah negeri itu, kata dia, masih banyak kekurangan guru negeri. “Kita harus menyadari guru atau pegawai itu kewenangan pusat. Kami sudah berusaha untuk mengusulkan tapi biar bagaimana pun kan ada kuota, kami menyadari itu,” ujar Sumarwati.

Disebutkan, berdasarkan data hingga akhir Desember 2018, kekurangan guru PNS untuk tingkat sekolah dasar sebanyak 1.913 orang. Sebagian besar kekurangan ini untuk guru kelas. Sedangkan untuk tingkat SMP, lanjut dia, kekurangan gurunya sekitar 300-an orang. Kekurangan guru juga diakibatkan banyaknya guru yang memasuki usia pensiun. Kuota dari pemerintah pusat setiap ada seleksi CPNS pun masih terbatas. Pada seleksi CPNS kemarin, misalnya, Kabupaten Pekalongan mendapatkan guru CPNS hanya 250 orang.

“Kekurangan guru PNS untuk SD ada 1.079 orang. Data ini ketika kita mengusulkan kekurangan guru pada akhir Desember 2018, belum ditambah setiap tiga bulan guru-guru kita pensiun sekitar 28 orang. Yang SMP kekurangannya sekitar 300-an orang. Total kekurangan guru PNS sekitar 1.500-an,” terang dia.

Untuk mensikapi kekurangan guru PNS tersebut, lanjut dia, di sekolah negeri ada guru wiyata bhakti (guru WB). Dikatakan, jumlah guru WB dan tenaga kependidikan yang sudah mendapat tunjangan kesejahteraan sosial (kesra) dari pemerintah daerah sebanyak 1.913 orang. Sesuai dengan peraturan bupati, lanjut dia, guru WB ini mendapat tunjangan kesra sebesar Rp 500 ribu perbulan.

“Kita menyadari secara eksisting guru PNS di lapangan masih kurang, sehingga keberadaan guru WB ini sangat membantu untuk mengisi kekurangan guru PNS ini. Kami berharap mereka bisa bekerja sesuai dengan tugasnya, karena guru WB ini sangat membantu kita,” ujar Sumarwati.

Disinggung apakah ada upaya untuk meningkatkan besaran kesra bagi guru WB, Sumarwati mengakui jika besaran kesra yang diterima guru WB belum sesuai dengan UMK. Ia mengakui usulan agar besaran kesra naik terus diperjuangkan pihaknya. “Jumlah kesra yang diterima masih belum sesuai UMK, semoga mereka bisa menyadari dan bersama-sama kita bisa memajukan, menguatkan, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Usulan terkait dengan kesejahteraan yang diterima oleh guru WB tetap kita lakukan, namun kami tetap menyadari kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. (ap5)