Mahasiswa Fisip UIN Walisongo Belajar Proses Pembuatan Perda

by
Mahasiswa Fisip UIN Walisongo Belajar Proses Pembuatan Perda
BELAJAR - Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Walisongo Semarang, belajar Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Kendal, kemarin. NUR KHOLID MS

*Untuk Pendalaman Mata Kuliah

KENDAL – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menyambangi kantor DPRD Kendal, Senin (15/4). Bukan untuk protes apalagi demonstrasi, 11 mahasiswa itu ingin belajar langsung perihal bagaimana proses pembuatan perda atau dikenal dengan Propemperda (Progrgam Pembentukan Peraturan Daerah).

Mahasiswa Fisip UIN Walisongo Belajar Proses Pembuatan Perda
BELAJAR – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Walisongo Semarang, belajar Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Kendal, kemarin. NUR KHOLID MS

Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, di ruang kerjanya sebelum rencana pelaksanaan sidang rapat paripurna yang sedianya digelar oleh dewan. Prapto Utono menyambut baik dan memuji semangat belajar yang ditunjukan oleh para mahasiswa dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tersebut.

Sebagai generasi penerus, kata Prapto, mahasiswa harus mengetahui berbagai hal yang selama ini ada di lembaga legislatif. Tak terkecuali bagaimana sebuah perda dibuat. Sesuai basis keilmuannya, mahasiswa Fisip menurut dia tidak hanya perlu belajar berbagai produk perundang-undangan daerah secara teoritis di ruang kuliah, melainkan juga belajar langsung ke sumbernya, yakni DPRD.

“Apalagi untuk mahasiswa Fisip, mereka harus tahu tentang propemperda atau dulu disebut prolegda (program legislasi daerah -red). Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,” terang Prapto.

Menurut dia, mahasiswa dituntut tak hanya tahu definisi, namun juga mengetahui tujuan dari prolegda. Seperti memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Perda, menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Kemudian menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda.

“Tujuan lainya, mempercepat proses pembentukan Perda dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Raperda menurut skala prioritas yang ditetapkan dan menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Prapto, mahasiswa juga harus mengetahui dasar-dasar penyusunan Prolegda. Misalnya perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, Rencana Pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan juga yang tidak bisa diabaikan adalah aspirasi masyarakat daerah.
Karena pentingnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunan Perda perlu diprogramkan. “Kenapa bisa begitu? Berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasar skala prioritas yang jelas,” timpalnya.

Kecuali itu, DPRD atau kepala daerah dalam keadaan tertentu juga dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda dengan memperhatikan berbagai hal. “Seperti akibat kerjasama dengan pihak lain, dan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, serta bisa juga keadaan tertentu lainnya. Tak hanya bagi mahasiswa, kami terbuka bagi siapapun yang ingin belajar ke dewan. Harapannya kedepan semakin banyak generasi muda yang melek politik sehingga mampu membuat perubahan yang baik di Indonesia,” pungkasnya.

Koordinator Mahasiswa UIN Walisongo, Ahmad Najih Alfain mengatakan, kedatanganya merupakan bagian kegiatan belajar dari mata kuliah yang tengah dipelajarainya. Belajar tidak hanya berada di ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan langsung dari para anggota dewan yang selama ini menjadi wakil rakyat. “Kegiatan ini merupakan cara menggali informasi secara langsung dari lembaga Legeslatif yang merupakan lembaga pembuat undang-undang. Seperti apa itu Prolegda,” katanya.

Belajar Prolegda tidak hanya dilakukan dirinya bersama 10 mahasiswa lainya. Mahasiswa lain yang menjalani mata kuliah yang sama pun juga melakukan kunjungan ke Kantor DPRD kota lainnya. “Kami ke sini, teman-teman mahasiswa yang lain ada yang ke DPRD Semarang, Kabupaten Semarang, Kabuapaten Demak, dan Kota Salatiga. Hasil belajar di luar kelas ini kemudian disharingkan di dalam kelas,” ujar Najih. (adv/lid)