Guru SMA-SMK Minta Harlindung Tetap Diberikan

by
SOSIALISASI - Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama perwakilan perguruan swasta, Kamis (21/3). M. AINUL ATHO
SOSIALISASI – Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama perwakilan perguruan swasta, Kamis (21/3). M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Guru swasta SMA dan SMK di Kota Pekalongan meminta agar kebijakan pemberian Penghargaan dan Perlindungan (Harlindung) tidak dihentikan. Pasalnya sejak kewenangan SMA dan SMK dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, guru swasta sampai saat ini belum pernah menerima Harlindung.

Ketua Persaturan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Pekalongan, Edi Setiono mengatakan, saat masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota guru swasta di SMA sederajat ikut mendapatkan Harlindung sebesar Rp500.000 per bulan. “Tapi sejak kewenangan pengelolaan SMA dan SMK pindah ke Provinsi, guru swasta di SMA dan SMK sudah tidak lagi menerima,” tuturnya ketika ditemui usai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Anggota MPR-DPR RI, Kamis (21/3) di Pusdiklat Kospin Jasa.

Edi berharap agar guru swasta SMA-SMK dapat tetap menerima Harlindung, entah dengan kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah maupun Pemkot Pekalongan. Dirinya juga menerima informasi bahwa di sejumlah daerah pemerintah kabupaten/kota tetap memberikan Harlindung bagi guru SMA-SMK dengan format dana hibah. Untuk itu dia berharap langkah yang sama dapat diterapkan di Kota Pekalongan.

“Harapan kami yang terpenting guru swasta di SMA dan SMK tetap bisa menerima Harlindung sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan guru swasta,” kata pria yang juga guru di SMK Medika tersebut.

Usulan yang sama juga muncul dalam sesi tanya jawab dalam kegiatan yang digelar anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja tersebut. Disampaikan Sunarto dari PD Muhammadiyah, sejak pengelolaan SMA-SMK berpindah kewenangan dari pemda kabupaten kota ke Pemprov Jawa Tengah, guru swasta belum pernah menerima Harlindung.

Padahal, katanya, guru di sekolah negeri sudah menerima. “Harlindung bagi guru swasta belum pernah diberikan. Padahal realisasinya untuk guru negeri sudah tapi swasta belum,” tutur Sunarto dalam kegiatan yang diberi tema ‘Perguruan Swasta di Tengah 4 Pilar Kebangsaan’ tersebut.

Selain terkait Harlindung, dia juga mengusulkan mengenai peningkatan kesejahteraan guru swasta. Salah satunya dengan kebijakan membantu pendapatan guru swasta agar minimal setara UMK. Juga mengenai kuota sertifikasi guru dimana guru swasta hanya mendapatkan alokasi 20 persen sedangkan guru negeri mendapatkan alokasi 80 persen. Dia berharap kedepan setidaknya ada penambahan alokasi menjadi 30 persen.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja mengatakan bahwa pemberian Harlindung menjadi salah satu konsen Komisi II untuk segera dibicarakan dengan instansi terkait, dalam hal ini ada Kemendagri. Hakam menyatakan, perpindahan kewenangan SMA-SMK dari pemda kabupaten kota ke Pemprov merupakan salah satu yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Karena ini dampak dari UU Pemda, maka ini bukan hanya soal bidang pendidikan tapi juga bidang pemerintahan. Sehingga dalam waktu dekat kami akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Kami akan minta Kemendagri untuk mengevaluasi ini dan meminta Gubernur bisa memberikan Harlindung bagi guru swasta. Kalau Provinsi tidak ada dananya, bisa nanti disampaikan. Tapi yang jelas untuk Jawa Tengah mampu. Jadi kalau ada program dari daerah yang sudah bagus harusnya dilanjutkan,” katanya.

Upaya yang sama juga akan dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru swasta baik terkait dengan upah setara UMK maupun alokasi sertifikasi. Untuk upah guru swasta setara UMK, dikatakan Hakam sudah tercantum dalam UU guru dan dosen, juga dalam UU Sisdiknas. Sehingga pihaknya akan mencoba mendorong untuk penerapan kebijakannya di tingkat eksekutif.

Kemudian terkait alokasi sertifikasi guru swasta, dia berpendapat bahwa alokasi tidak semestinya didasarkan pada status negeri maupun swasta. Idealnya, alokasi pemberian sertifikasi guru didasarkan pada jumlah guru yang ada. “Kita harus lihat jumlah guru swasta berapa, negeri berapa. Itu bisa untuk dasar berapa alokasi sertiffikasi yang akan diberikan,” tandasnya. (nul)