Nasional

Rekruitmen PPPK Terkendala Juknis, Pemkab Tak Gunakan Jadwal Lama

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan mulai 10 Februari 2019 diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut lantaran belum adanya kejelasan petunjuk teknis (juknis) tentang rekruitmen tersebut.

“Untuk itu, kami saat ini masih menunggu juknis tersebut. Kalau tidak ada juknis tersebut, daerah tidak bisa melakukan hal apapun,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Banyumas Achmad Supartono.

Dia mengatakan, sejak diterbitkan surat permenpan RB tentang PPPK, memang belum ada kepastian juknis. Padahal, berdasarkan surat dari Kemenpan RB, jadwal untuk rekruitmen PPPK, pendaftaran peserta mulai 10 Februari sampai dengan 16 Februari. Verifikasi administrasi 10 Februari sampai 17 Februari. Penetapan lokasi ujian dan penggunaan sistem CAT UNBK kemendikbud 12 Februari sampai dengan 14 Februari.

Ditambah, pengumuman hasil verifikasi administrasi 18 Februari. Serah terima data peserta yang sudah valid dari BNK ke UNBK 18 Februari. Pengaturan jadwal dan tempat tes 15 Februari sampai dengan 19 Februari. Pengumuman jadwal dan tempat tes 19 Februari. Sinkronisasi data fladi bersih 20 Februari. Gladi bersih (uji coba) 21 Februari. Singkronisasi data ujian 22 Februari. Pelaksanaan tes 23 sampai 24 Febaruari. Pengolahan nilai 25 sampai 28 Februari. Pengumuman hasil 1 Maret.

“Belum adanya kejelasan, maka jadwal yang diberikan oleh kemenpan RB tidak lagi bisa digunakan,” ucapnya.

Lebih jauh Supartono mengatakan, untuk kuota yang diberikan masih sama seperti kemarin. Meskipun setelah dilakukan verifikasi, namun data jumlah guru honorer K2 lebih sedikit, namun dipastikan tidak bisa diisi dengan yang lain.

“Banyumas mendapatkan jatah 274 untuk guru. Jika kurang dari itu, tetap tidak bisa diisi dari non K2,” jelasnya.

Terkait permasalahan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemkab untuk gaji PPPK, Supartono menyatakan jika pemkab mampu untuk mengeluarkan anggaran tersebut.

“Sudah dibahas dan ada solusinya. Jika pada saatnya, nantinya akan disiapkan,” katanya.

Terkait solusinya seperti apa, Supartono tidak menjelaskan secara gamblang. Namun dia menjamin jika pemkab mampu untuk memberikan gaji tersebut. Apalagi, dalam postur APBD Banyumas untuk gaji pegawai masih dibawah 50 persen. Sehingga, dianggap mampu untuk memberikan gaji untuk PPPK.

“Jikapun ditambahkan dengan gaji PPPK, masih dibawah 50 persen,” tutupnya.

PPPK Tidak Ada Pra Jabatan

Di sisi lain, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos nantinya akan langsung menerima gaji penuh. Ini tentu berbeda dengan PNS yang mesti menunggu satu tahun terlebih dahulu.

“Gajinya langsung 100 persen, disesuaikan dengan strata pendidikan. Disamping itu tanpa pra jabatan, ” kata Achmad Supartono Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKDD) kabupaten Banyumas.

Dia menambahkan meskipun langsung menerima gaji penuh, PPPK tidak mendapat uang pensiun. Ini juga yang membedakan dengan PNS.

“Mereka harus menabung sendiri. Jadi mereka harus bijak karena tidak mendapat pensiun,” imbuhnya.

Selanjutnya syarat usia menjadi PPPK juga terbilang menguntungkan. Minimal usia pendaftar itu 20 tahun dan maksimal satu tahun.

“Proses pendaftarannya hampir sama dengan CPNS kemarin. Ada unggah berkas dan scan dokumen, ” katanya. (ida/aam)

Facebook Comments