Tak Ada Anggaran, Absen Penerimaan Pegawai Kontrak

by
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja -Ilustrasi

Pemkab Blora tahun ini tak menggelar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Penyebabnya, karena tak ada anggaran. Pemkab juga akan mengirim surat ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) terkait hal tersebut.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja -Ilustrasi
ilustrasi

Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengaku, Blora tidak ada anggaran untuk melaksanakan pendaftaran P3K, sehingga ditiadakan.

”Kalau pelakasanan seleksi penerimaan dan gaji P3K dibebankan kepada daerah jelas tidak mampu. Tahun 2019 juga tidak dianggarkan,” terangnya.

Bupati menambahkan, permintaan pelaksanaan P3K baru muncul akhir-akhir ini. Itulah yang juga membuat PemkabBlora belum siap melaksanakan penerimaan P3K. Namun, ke depan pemkab akan mematangkan lagi hal tersebut.

Anggaran yang besar untuk seleksi dan gaji P3K bisa digunakna untuk keperluan yang lain. Apalagi saat ini pemerintah lagi gencar-genacarnya untuk peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Termasuk tingginya angka stunting yang ada di Blora.

Diketahui bersama, penerimaan P3K diinisisi oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB). Pemerintah membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk 150 ribu formasi dalam dua fase.

Fase pertama akan mulai dibuka pada Jumat kemarin. Ini dikhususkan untuk para tenaga honorer. Yaitu mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, dan tenaga-tenaga fungsi teknis lainnya. (sub/lid)