Nasional

Soal PPPK, Bupati Cantik Ini Sebut Jokowi Lepas Tanggung Jawab

Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa yang merupakan kader PDIP berharap Jokowi komitmen dengan PPPK. (Jpnn/JawaPos.com)

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai membebani daerah, menunjukkan pemerintahan Jokowi lepas tanggung jawab dan tidak komitmen.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa yang merupakan kader PDIP. Pasalnya, itu hanya akan menambah beban pemerintah daerah.

“Minimal jalur Honorer K2 dan PPPK itu harus ditanggung oleh negara. Karena itu tanggung jawab pemerintan pusat, tidak usah harus dibebankan kepada daerah,” tegas Karolin kepada Jpnn (JawaPos Grup), Selasa (22/1).

Karolin berharap pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dalam proses pengangkatan honorer K2 dan PPPK. Karena itu sudah menjadi komitmen dari awal dan sudah ada yang diangkat.

“Kenapa perlakuannya berbeda, kan tidak adil bagi teman-teman K2 yang sudah berjuang bertahun-tahun. Dan bukan salah mereka usianya sudah melampaui,” katanya.

Menurut Karolin, daerah mengalami kesulitan pendanaan untuk pengangkatan PPPK. Sebab, APBD sudah cukup berat karena 10 persen APBD untuk Alokasi Dana Dana Desa (ADD), 5 persen APBD untuk kesehatan, dan 25 persen APBD untuk anggaran infrastruktur.

“Jika kami mengurusi pegawai (pembiayaan PPPK, red) lagi, mana ada duitnya. Tidak boleh begitu dong, Itu lepas tanggung jawab,” tegasnya. (jawapos)

Facebook Comments