Radar Batang

Ada 4 Penjual Besar Miras di Batang

Kantongi Izin dari Kementrian Perdagangan
Bupati Batang dan DPRD Batang Sepakat Sinkronisasi Perda Miras

Laju peredaran minuman beralkohol (Minol) di Kabupaten Batang nampaknya tidak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, sedikitnya ada sekitar tiga hingga empat pedagang besar minuman memabukan di Kabupaten Batang berstatus legal.

Mereka, para pedagang besar Minol memiliki dasar hukum yang kuat untuk berani menggelar lapak dagangannya di Kabupaten Batang. Dengan mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan, mereka masih bisa bercokol kuat.

Permasalahan itu sempat diutarakan Bupati Wihaji saat penyampaian pendapat terhadap lima Raperda Inisiatif DPRD Batang, pekan lalu. Menurut Wihaji, adanya banyak pedagang besar Minol yang sudah mengantongi SIUP dari Kementerian Perdagangan, bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang nomor 12 tahun 2013 tentang larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol.

SEPENDAPAT – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi terhadap pendapat Bupati atas lima raperda inisiatif DPRD digelar, Senin (21/1) kemarin. Baik Bupati maupun DPRD menyampaikan pendapat yang sama terkait perlunya sinkronisasi Perda Miras. M DHIA THUFAIL

“Sangat sangat bertentangan dengan Perda yang kita punya. Oleh karena itu, kita meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Batang untuk bisa menyingkronkan dengan Perda nomor 12 tahun 2013 tentang larangan memproduksi dan mengedarkan serta menggunakan minuman beralkohol,” katanya belum lama ini.

Pendapat Bupati itupun langsung ditanggapi anggota DPRD Kabupaten Batang saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati atas penyampaian lima Rapreda Inisiatif, Senin (21/1).

Sri Wahyu Widawati yang ditunjuk sebagai perwakilan fraksi untuk membacakan tanggapan atas pendapat Bupati mengatakan, DPRD sependapat dengan apa yang disampaikan Bupati terkait penyinkronisasian Perda minuman beralkohol.

“Kami sependapat dengan Bupati Batang, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan termasuk Perda wajib dilakukan harmonisasi baik vertikal maupun horizontal,” kata dia.

Proses pengharmonisasian, disampaikan dia, pada hakikatnya merupakan proses penyelarasan, penyesuaian, penyeimbangan, pensinkronisasian hukum tertulis yang maju pada nilai nilai filosofis, sosiologis, historis, ekonomis dan yuridis.

“Oleh karenanya, jika proses harmonisasi ini gagal dilaksanakan, maka akan tercipta kondisi tumpang tindih antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara serta menciptakan ketidakpastian hukum yang ambiguitas dalam penangkapan peraturan perundang undangan tersebut yang pada akhirnya mengagalkan tujuan hukum itu sendiri,” pungkasnya. (fel)

Facebook Comments