Radar Batang

Bupati Minta 2 Raperda Inisiatif Ditunda

BATANG – Bupati Wihaji mengapresiasi lima raperda inisiatif yang diajukan DPRD Kabupaten Batang di tahun 2019. Namun demikian, dia meminta dua raperda di antaranya agar ditunda pengajuannya.

Bupati Minta 2 Raperda Inisiatif Ditunda
SAMPAIKAN PENDAPAT – Bupati Wihaji saat menyampaikan pendapatnya atas lima raperda inisiatif dalam rapat paripurna DPRD Batang, kemarin. M DHIA THUFAIL

Hal itu dikatakan Bupati saat menyampaikan pandangan atas lima raperda inisiatif dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (16/1). Kelima raperda dimaksud, yakni Raperda tentang Ketertiban Umum (Tibum), Raperda tentang Penanganan Tuberkolosis, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2018-2038, Raperda tentang Konservasi Sumber Daya Air, dan Raperda tentang Hak hak Penyandang Disabilitas.

Dari lima raperda inisiatif tersebut, Bupati berpendapat agar dua di antaranya, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2018-2038 dan Raperda tentang Konservasi Sumber Daya Air untuk ditunda.

“Kami minta ditunda dulu, karena memang harus dikonsultasikan terlebih dulu ke Pemerintah Provinsi dengan OPD yang membidangi hal tersebut. Sedang untuk tiga Raperda lainnya, yakni Raperda ketertiban umum, penanganan tuberkolosis, dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas bisa dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat yang telah dijadwalkan,” terang Bupati.

Terkait Raperda Tibum, Wihaji mengakui staf Satpol PP belum mampu untuk menjaga ketertiban umum sampai ke pelosok Kabupaten Batang. Mereka baru mampu menjangkau wilayah perkotaan saja, lantaran minimnya SDM.

“Oleh karena itu, hal itu menjadikan kami memberikan sumbangan pemikiran bahwa di bawah naungan Satpol PP masih ada Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat). Yang mana Satlinmas ini sudah dilindungi oleh Perdes yang anggarannya dari APBDes, meskipun belum seluruh desa di Kabupaten Batang menggunakannya,” terangnya.

Disebutkannya, jumlah anggota Satlinmas sendiri hingga saat ini mencapai 4.395 orang. “Kami mengusulkan, supaya Satlinmas ini dapat dimasukkan sebagai bagian yang menjaga ketertiban umum Kabupaten Batang,” pinta Wihaji.

Wihaji juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten banyak pedagang besar minuman beralkohol yang sudah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.

“Padahal, izin memperdagangkan minuman beralkohol bertentangan dengan Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013, sehingga Perda tersebut harus disingkronkan,” tegas Wihaji.

Terkait dengan Raperda penanganan tuberkolosis, kata Wihaji, pemerintah pusat sudah menargetkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia bebas dari tuberkolosis. Dengan demikian, Raperda ini sejalan dengan program pemerintah pusat tersebut dalam hal penanganan tuberkolosis.

Bupati juga menanggapi Raperda tentang Hak – hak Penyandang Disabilitas. Ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat sudah sangat care terhadap penyandang disabilitas, karena hampir di semua Instansi yang membuka lowongan CPNS, mereka memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut serta menjadi abdi negara.(fel)

Facebook Comments