Metro Pekalongan

Keseriusan Mengisi Jabatan Wawalkot Dipertanyakan

*Tak Ada Batas Waktu Isi Jabatan Wawalkot

KOTA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan, Mofid, mempertanyakan keseriusan dalam proses pengisian jabatan wakil walikota Pekalongan. Pertanyaan tersebut disampaikan Mofid melihat proses pengajuan awal berkas wakil walikota yang dilakukan Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz awal Januari lalu. Saat diajukan, berkas syarat-syarat yang dibutuhkan tidak lengkap sehingga dikembalikan lagi oleh DPRD.

Keseriusan Mengisi Jabatan Wawalkot Dipertanyakan

“Harusnya eksekutif sudah mengerti syarat pengajuan apa saja. Karena dulu saat proses administrasi pencalonan walikota di KPU juga syaratnya sama. Tapi saat pengajuan berkas ke DPRD ternyata tidak lengkap tapi tetap diajukan. Karena tidak lengkap ini dikembalikan oleh Ketua DPRD,” tutur Mofid belum lama ini.

Menurut Mofid, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 jabatan wakil walikota harus diisi sebab sisa masa jabatan walikota dan wakil walikota masih 3 tahun 19 hari sejak kosongnya masa jabatan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa ‘Pengisian Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya masa jabatan tersebut.

Terhadap pasal tersebut, Mofid menafsirkan bahwa tidak ada batas waktu kapan jabatan wakil walikota harus diisi. Dalam UU hanya disebutkan pengisian jabatan wakil dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya masa jabatan tersebut. “Saat walikota meninggal dan digantikan wakil kemudian jabatan wakil kosong, sisa masa jabatan masih 3 tahun 19 hari sehingga ini sudah memenuhi syarat untuk diisi,” jelasnya.

Dia menyatakan, jika mencermati UU tersebut tidak ada batas waktu kapan jabatan itu harus diisi. Sehingga ketika wakil walikota terpilih seminggu sebelum Akhir Masa Jabatan (AMJ) pun, maka wakil walikota bisa dilantik. “Kurang satu hari kemudian terpilih, ini juga bisa dilantik. Tidak ada batas waktu,” tambah Mofid.

Penafsiran pasal tersebut, dikatakan Mofid juga telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Hasilnya, penjelasan yang diberikan pemerintah pusat sama dengan tafsir yang disampaikannya. “Kami konsultasi bahkan bersama eksekutif dan Sekwan. Tafsirannya memang seperti itu,” kata anggota Fraksi Golkar tersebut.

Untuk itu, meski tidak ada batasan waktu pengisian dia berharap agar pihak-pihak terkait segera melakukan proses sesuai prosedur yang sudah ditetapkan sehingga jabatan wakil walikota segera bisa diisi.

Lengkapi Berkas

Terpisah, Sekretaris DPC PDIP Kota Pekalongan, Karibkin, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa berkas pengajuan wakil walikota oleh walikota dikembalikan oleh DPRD karena tidak menyertakan syarat yang lengkap. Namun setelah dikembalikan, dikatakan Karibkin pihaknya segera mengurus persyaratan yang dibutuhkan.

“Seluruh syarat sudah kami proses sejak dinyatakan kurang dan dikembalikan oleh DPRD. Hari ini semua syarat sudah selesai kami penuhi dan siap untuk diajukan kembali. Namun besok (Senin), kami akan terlebih dulu konsultasi ke Sekwan terkait kelengkapan syarata ini. Kalau sudah dinyatakan lengkap baru akan kami ajukan secara resmi ke walikota agar nanti bisa diajukan kembali ke DPRD,” jelasnya.

Mengenai tafsiran UU terkait batas waktu pengajuan, Karibkin mengaku sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa pengisian jabatan wakil walikota dibatasi waktu sebelum sisa jabatan lebih dari 18 bulan. “Kami tetap pacu agar ini bisa diisi secepatnya. Sehingga jangan sampai sisa jabatan kurang dari 18 bulan,” kata Karibkin.

Mengenai upaya dari internal PDIP terhadap dua wakil walikota yang dicalonkan, Karibkin menyatakan bahwa DPC sudah meminta kepada fraksi untuk mendukung penuh rekomendasi dari DPP. “Ada dua calon yang diajukan dan sesuai dengan rekomendasi kami sudah perintahkan agar tidak ada kata lain untuk mengawal rekomendasi tersebut,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments