Rp5,3 Miliar Dana Cukai Rokok Dialokasikan untuk JKN-KIS

by

KOTA PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan mengalokasikan 80% Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Pekalongan, atau sebesar Rp5,3 miliar untuk membayar iuran JKN-KIS bagi masyarakat Kota Pekalongan. Alokasi tersebut merupakan porsi terbesar penggunaan DBHCHT tahun 2019 dibandingkan alokasi untuk beberapa kebutuhan lainnya.

Kasubbag Potensi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Pekalongan, Sudarno mengungkapkan, berdasarkan Pergub yang sudah terbit tahun 2019 Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp6,73 miliar dari pusat. Jumlah tersebut kemudian akan ditambah silpa DBHCHT tahun 2018 sebesar Rp33 juta.

“Dana itu kemudian dialokasikan untuk 4 OPD. Yang terbesar adalah untuk pembayaran iuran JKN-KIS masyarakat Kota Pekalongan yang kurang mampu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” terang Sudarno.

Sementara alokasi untuk kebutuhan lainnya yakni masing-masing untuk pengadaan sarana BLK sebesar Rp600 juta yang ditangani Dinperinaker. Selain sarpras BLK, Dinperinaker juga akan kembali mendapatkan alokasi anggaran DBHCHT yang diperuntukkan bagipembinaan lingkungan industri.

Selanjutnya, pengadaan sarana Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebesar Rp500 juta yang ditangani Dinkes, sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebesar Rp250 juta yang ditangani Bagian Hukum dan pengumpulan informasi hasil tembakau atau pemberantasan cukai ilegal sebesar Rp150 juta yang ditangani Satpol PP.

Kabag Perekonomian Setda Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, menambahkan, untuk penggunaan DBHCHT memang sudah diatur dalam PMK. Kata dia, ada beberapa kegiatan wajib yang harus dialokasikan setiap tahunnya yakni sosialisasi peraturan di bidang cukai, kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal dan pembayaran iuran JKN-KIS.

“Ada yang tidak boleh disentuh yaitu sosialisasi aturan cukai, pemberantasan cukai ilegal dan iuran JKN-KIS. Bahkan untuk iuran JKN-KIS ditetapkan minimal 50%. Untuk kegiatan lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan asal tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada di dalam PMK,” tandasnya.

Pada tahun 2018 lalu, alokasi DBHCHT untuk pembayaran iuran JKN-KIS juga mendapatkan porsi paling besar yakni Rp4,24 miliar dari total alokasi DBHCHT sebesar Rp6,96 miliar ditambah silpa tahun sebelumnya sebesar Rp654 juta. “Pengalokasian DBHCHT untuk iuran JKN-KIS sudah dimulai pada 2018 lalu karena PMK Nomor 22 tahun 2017 yang mengatur tentang hal tersebut diterbitkan tahun 2017. Tahun 2018, alokasi DBHCHT untuk iuran JKN-KIS ditetapkan sebesar Rp4,24 miliar,” tambah Sudarno.

Sedangkan bidang lain yang juga mendapatkan alokasi DBHCHT tahun 2018 lalu yakni pembinaan industri yang digunakan untuk pengumpulan data sebear Rp10 juta, pembangunan BLK sebesar Rp2,3 miliar, pengadaan sarpras BKPM sebesar Rp705 juta, sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai sebesar Rp200 juta serta pengumpulan informasi hasil tembakau atau pemberantasan cukai ilegal sebesar Rp150 juta. (nul)