Didominasi Pemberkasan CPNS, Pemohon SKCK Naik 100 Persen

by
ANTRI - Sejumlah pemohon SKCK di Mapolres Pekalongan naik drastis hingga mencapai 100 persen. TRIYONO

KAJEN – Pemohon Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Pekalongan, Senin (7/1), mengalami kenaikan hingga 100 persen lebih. Mayoritas permohonan SKCK digunakan untuk pemberkasan syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

ANTRI – Sejumlah pemohon SKCK di Mapolres Pekalongan naik drastis hingga mencapai 100 persen. TRIYONO

Kenaikan pemohon SKCK membuat lorong teras pelayanan Intelkam Polres Pekalongan dipadati warga. Sangkin ramenya, sejumlah pemohon rela berdiri dan duduk di lantai untuk menunggu antrian.

Salah seorang pemohon SKCK, Hadian (29), warga Kecamatan Kedungwuni, mengatakan membuat SKCK sebagai syarat pemberkasan CPNS. “Iya untuk pemberkasan CPNS. Karena banyak pemohon saya ikut nganti bergantian dengan pemohon lainnya,” katanya.

Sementara Kapolres Pekalonga AKBP Wawan Kurniawan melalui Kasubbag Humas, Iptu Akrom, membenarkan pemohon SKCK mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding hari biasa. Adapun kenaikan mencapai 100 persen lebih karena dihari biasa cuma 20 pemohon. Sedangkan untuk saat ini bisa mencapai 50 pemohon.

“Kenaikan pembuatan SKCK mulai awal 2019 kemarin dan mayoritas pemohon adalah untuk syarat pemberkasan CPNS,” terangnya.

Untuk syarat pembuatan SKCK lanjut dia seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah Terakhir dan Pas foto ukuran 4×6 berlatar/background merah.

Sedangkan untuk administrasi penerbitan SKCK, Polri memastikan dana pembutan SKCK tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Polri. Sesuai PP tersebut, tarif membuat SKCK adalah Rp 30.000.

Itu resmi ke pemerintah dan tidak masuk ke polisi tetapi disetorkan Polri langsung ke kas negara dalam hal ini Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” ucapnya.

Menurutnya, pembuatan SKCK bisa dilakukan di tempat Polsek, Polres, hingga Polda, Iptu Akrom menambahkan, semua yang akan membuat SKCK akan dilayani dan diutamakan di kantor polisi yang sesuai dengan KTP atau sesuai domisili karena nanti akan dicek rekam jejak masyarakat tersebut.

“Diutamakan KTP domisili, karena nanti akan dicek rekam jejak masyarakat tersebut.”

Dengan adanya pengamanan secara ketat di SPKT, imbuh Akrom, diharapkan masyarakat yang hendak mengurus SKCK, SIM atau layanan lainnya agar membawa barang yang diperlukan. Karena setiap pemohon saat ini juga harus menunjukan EKTP. (yon)