Gara-gara Ini, Data 7.423 Penduduk Kota Pekalongan Dinonaktifkan

by
Kustiati Sri Mulyani Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan

KOTA PEKALONGAN – Data 7.423 penduduk usia Wajib KTP di Kota Pekalongan per 1 Januari 2019 dinonaktifkan sementara oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan hingga 31 Desember 2018 mereka belum juga melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Pekalongan Kustiati Sri Mulyani memaparkan, hingga 31 Desember 2018, jumlah penduduk Kota Pekalongan yang Wajib KTP sebanyak 228.055 jiwa. Sementara, penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sejumlah 7.423 jiwa, atau 3,25% dari jumlah penduduk usia Wajib KTP.

“Konsekuensinya sesuai dengan pengarahan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagaimana disampaikan pada saat Rakornas bulan September 2018 di Semarang, bahwa untuk Wajib KTP yang belum melakukan perekaman hingga 31 Desember 2018 datanya dinonaktifkan. Dia bisa diaktifkan kembali manakala yang bersangkutan melakukan perekaman KTP-el,” jelas Kustiati, Jumat (4/1).

Kustiati heran kenapa mereka belum juga mau melakukan perekaman KTP-el. Padahal, untuk Kota Pekalongan syarat perekaman KTP-el sangat mudah. Hanya cukup membawa fotokopi KK, bisa melakukan perekaman di kantor kecamatan maupun di Dindukcapil pada saat jam kerja. Khusus di Dindukcapil, bisa melakukan perekaman pada hari Sabtu, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Selain itu, sudah banyak upaya yang sudah dilakukan Dindukcapil, diantaranya, melakukan perekaman KTP-el dengan sistem jemput bola di sekolah-sekolah jenjang SMA/MA/SMK maupun pondok pesantren. Juga jemput bola perekaman dari sore hingga malam hari di kecamatan, maupun di 27 kelurahan dari sore sampai malam hari.

“Kita juga jemput bola perekaman KTP-el bagi orang yang sakit dan difabel. Kita datangi rumah-rumahnya. Kemudian menggencarkan sosialisasi dan iklan layanan masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial,” tuturnya.

Selain itu, pada pada 27 Desember 2018 yang lalu juga ada instruksi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk melakukan perekaman KTP-el serentak di Dukcapil seluruh Indonesia. “Itu sudah kita sosialisasikan dan waktu itu kita tempatkan di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat. Dari pagi sampai sore hari,” ungkapnya.
Namun demikian, masih terdapat 7.423 penduduk usia Wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kalau ditanya sebabnya, mungkin yang bersangkutan memang masih bekerja di luar kota. Ataupun yang bersangkutan belum berkehendak untuk melakukan perekaman KTP-el,” ujarnya.

Selama yang bersangkutan datanya dinonaktifkan, penduduk yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan atau mengakses pelayanan atau kegiatan yang berkaitan dengan identitas kependudukannya.

“Misalnya saja pengurusan perbankan, BPJS, pertanahan, seleksi CPNS, maupun pelayanan lainnya. Apalagi saat ini sudah ada seribu lebih lembaga atau instansi, baik itu kementerian, BUMN, BUMD, maupun instansi negeri dan swasta lainnya di Indonesia yang sudah memanfaatkan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri,” jelasnya.

Kustiati juga memaparkan tertib adminduk dan pemanfaatan data kependudukan sangat penting untuk banyak hal. Termasuk dalam kaitannya proses demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada 2019 mendatang akan ada pemilu. Syarat bagi pemilih antara lain harus punya KTP-el.

Kustiati menyampaikan, Dindukcapil Kota Pekalongan sudah memanggil “by name by address” melalui surat pada seluruh penduduk Kota Pekalongan usia Wajib KTP yang belum melakukan perekaman. “Tetapi mungkin memang yang bersangkutan belum mau melakukan perekaman. Padahal kita jemput bola sudah. Di even-even di Kota Pekalongan, misalnya waktu itu pada saat ada KPK roadshow, kemudian pameran-pameran, baik itu pameran kreativitas, pameran batik, dan sebagainya, kita pun selalu buka layanan perekaman KTP-el di lokasi even tersebut,” tambahnya. (way)