Radar Batang

Dua Gebrakan Wihaji-Suyono jadi Kado Istimewa Akhir Tahun

BATANG – Tahun 2018 segera berakhir, tetapi tidak dengan kerja-kerja Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono. Tak hanya menunaikan janji-janji kepemimpinan, sejumlah gebrakan pun diambil untuk merespon dinamika pembangunan sekaligus memberpihaki aspirasi masyarakat Kabupaten Batang.

Dua Gebrakan Wihaji-Suyono jadi Kado Istimewa Akhir Tahun
PAPARKAN – Bupati Wihaji bertemu Presiden RI Joko Widodo untuk memaparkan konsep TOD di ruas tol Batang. Konsep itu memadukan elemen rest area, pariwisata, dan pelibatan UMKM lokal, Kamis (29/11). DOK

Demi mewujudkan kebijakan populis tersebut, Wihaji bahkan memilih jalan yang tak popular, berjibaku menaklukkan berbagai ketidakmungkinan. Setidaknya ada dua gebrakan sang Bupati sepanjang 2018 yang hasilnya justru menjadi kabar istimewa masyarakat Batang di akhir tahun.

Yang pertama adalah komitmen Pemkab Batang merespon operasionalisasi jalan tol Trans Jawa yang melintasi ruas Kabupaten Batang sepanjang puluhan kilometer. Sesuai peta perencanaan proyek tol, ruas Kabupaten Batang hanya mendapatkan jatah dua exit tol, yakni Warungasem dan Kandeman, serta dua rest area, yakni di Candiareng Warungasem dan Plelen Gringsing. Hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan, karena beroperasinya jalur bebas hambatan tersebut mengancam keberlangsungan usaha ekonomi yang selama ini bergantung pada lalu lintas jalur pantura.

“Dampak ekonominya sudah dirasakan pelaku ekonomi pantura saat jalur tol dioperasionalkan secara fungsional, lebaran lalu. Pedagang di jalur pantura omsetnya turun drastis. Apalagi, dua rest area yang ada belum mengakomodir pelaku UMKM Batang, ini berbahaya. Kami tidak ingin Batang jadi kota mati,” ungkap Bupati Wihaji, suatu waktu.

Sebagai Kepala Daerah, Wihaji jelas kecewa dengan kondisi yang tak berpihak pada masyarakatnya itu. Tetapi sekadar kritik dan protes tanpa solusi tentu tak elok. Maka jalan satu-satunya adalah menawarkan gagasan solutif yang otentik sekaligus unik, muncullah konsep rest area dengan model Transit Oriented Development (TOD). Konsep yang memadukan tiga kekuatan itu, yakni rest area tol, UMKM dan wisata, menjadi solusi integratif atas kebutuhan pengelola pemerintah, pengelola tol, keberlangsungan pelaku UMKM local, dan perkembangan daerah melalui pariwisata.

Terlebih, lokasi TOD di kawasan pesisir Pantai Celong, Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih yang masuk dalam areal lahan PTPN IX, tepatnya KM 398 Tol Trans Jawa dinilai sangat cocok untuk memanja-pandangkan para pengguna tol. Kawasan itu menawarkan perbukitan hijau di seklilingnya dan view pantai di sudut utara.

Kerja keras dan kerja cerdas pun dimulai. Wihaji pun langsung menemui Presiden Jokowi, menyampaikan konsep itu dan langsung diamini. Namun tak semudah itu, PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) ternyata tak serta merespon gagasan itu karena merasa tak memiliki kewenangan untuk merealisasikannya. “Kewenangan itu ada di BPJT (Karena kewenangan ada pada Badan Pengatur Jalan Tol ) dan kami belum mendapatkan perintah dari BPJT,” kata Dirut PT JSB, Arie Irianto.

Meski sempat dongkol dengan respon JSB, Wihaji tak mau berhenti berjuang. Kesempatan itu kembali datang saat Presiden Jokowi datang ke Pekalongan, Bupati kembali menyampaikan aspirasinya soal TOD. Gayung bersambut, RI 1 mengundang Bupati ke Istana Negara untuk memaparkan TOD. Tanggal 29 November 2018 lalu, Wihaji benar-benar mempresentasikan gagasan otentiknya di hadapan Jokowi dan Menteri BUMN, Rini S Soemarmo.

Satu langkah kembali dipijak, Presiden setuju, Menteri BUMN pun oke. Kementerian BUMN juga bergerak cepat menindaklanjuti perintah Presiden. Kurang dari sepekan, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, menepati janjinya untuk bertemu dengan Bupati Wihaji dan membahas mengenai konsep TOD di ruang kerjanya, Senin (3/12). Selang sehari, giliran Menteri Rini yang turun ke Batang dan berkesempatan meninjau lokasi TOD. Persetujuan terakhir tinggal menunggu Kementerian PUPR selaku pemangku kebijakan tol.

“Prinsipnya kita setuju TOD, karena harus mendapat persetujuan dari Kementrian PUPR, dan Bupati Batang sudah mengirimkan usulanya. Jadi, kita tinggal nunggu saja, karena jalan tol regulatornya berada di PUPR,” kata Rini, Selasa (4/12).

Jawaban itu akhirnya tiba. Saat mendampingi Presiden Jokowi meresmikan ruas tol Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Salatiga-Kartasura di Jembatan Pelengkung Kalikuto, Kecamatan Gringsing, Kamis (20/12), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan telah menyetujui usulan Bupati Wihaji. Salah satu credit point TOD kata dia karena menghadirkan destinasi wisata sekaligus mengakomodasi lebih banyak UKM setempat.

Ditemui dalam kegiatan peresmian jalur tol Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Salatiga-Kartasura di Jembatan Pelengkung Kalikuto, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Kamis (20/12), Menteri Basuki dengan tegas mengatakan telah menyetujui usulan Bupati Batang Wihaji tersebut.

“Setelah ini akan kita bicarakan lagi bersama Kementerian BUMN mengenai teknis pembangunannya. Sehingga tahun 2019 mendatang, rest area yang diusulkan oleh Pemkab Batang ini bisa segera dilakukan pembangunannya,” jelas Menteri Basuki.

Bupati Wihaji mengatakan, lokasi penambahan rest area TOD akan menjadai kota baru atau new city. Sebab, kawasan tersebut akan menjadi rest area yang memanjakan mata, pengunjung bisa melihat langsung view pantai dengan fasilitas wisata ekosistem biota laut, hotel, dan warung rakyat UMKM yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Batang yang terkena dampak jalan tol.

“Ini bagian dari keberpihakan Pemkab terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Batang. Besar harapann saya, pembiayaan pembangunan bisa ditanggung bersama Pemda dan BUMN atau pihak swasta,” kata Wihaji.

Sikap ngotot Wihaji yang dibarengi langkah-langkah tak popular itu pun berbuah kebijakan dan program populis yang memberpihaki pelaku UMKM lokal. Selain TOD, ada satu lagi gebrakan kebijakan Wihaji menjelang tutup tahun, yakni penundaan kenaikan tarif PDAM yang sebelumnya sudah berlangsung enam bulan.

Sempat naik dengan tarif Rp 2.885 per kubik, Pemkab kembali mematok harga lama Rp 2.500 per kubik. Penundaan itu akan berlangsung hingga kualitas, kuantitas, serta kontinuitas pelayanan PDAM membaik. Padahal, kebijakan kenaikan tarif sebelumnya sudah diputuskan sejak 2016 silam dan bahkan telah disetujui DPRD sejak. Namun Wihaji memutuskan menundanya sebagai respon atas aspirasi masyarakatnya.

“Memang awalnya kami sudah menyetujui terkait kenaikan harga ini. Dalam perjalanan, ternyata ada beberapa kritik terkait pelayanan, dan ada masukan terkait kebijakan terkait tarif. Kami sudah melalui kajian tentang tarif ini, secara rasional tarif memang wajar. Di sisi lain PDAM melayani masyarakat tetapi juga berkewajiban memberikan deviden untuk pemkab. Tapi sesudah kami melakukan survei ke lapangan, akhirnya kami memtuskan untuk melakukan penundaan tarif, mulai Desember ini,” terang Wihaji di hadapan awak media, Jumat (21/12) lalu.

Dua gebrakan itu menjadi kado istimewa bagi masyarakat Kabupaten Batang di akhir tahun. Sebuah kerja keras dan kerja cerdas yang akhirnya dituntasan. (sef)

PENULIS: AKHMAD SAEFUDIN

Facebook Comments