Radar Kajen

Jika Masyarakat Tak Terurus, Alokasi DD Dikurangi

KAJEN – Usai melantik 33 kepala desa (kades) baru di pendopo kabupaten, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi berpesan keras, agar kepala desa terlantik bisa menyejahterakan masyarakat di desanya. Jika tidak ada warga yang tak terurus, Pemkab akan mengambil tindakan tegas berupa pemotongan alokasi dana desa sebesar 10 persen.

Jika Masyarakat Tak Terurus, Alokasi DD Dikurangi
LANTIK – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi melantik 33 kepala desa baru di Pendopo Kabupaten Pekalongan, kemarin. MUHAMMAD HADIYAN

Hal itu ia ungkapkan sesaat setelah melantik 33 kepala desa terpilih di pendopo rumah dinasnya, kemarin (26/12). Mereka yang nantinya akan bertugas melayani masyarakat selama lima tahun kedepan diminta harus bisa merangkul dan melayani masyarakat secara optimal.

Bupati Pekalongan, menegaskan amanah masyarakat wajib diwujudkan dengan kerja nyata. Selain itu keterbukaan informasi menjadi pedoman mutlak, untuk mewujutkan pemerintahan transparan dan dipercaya masyarakat.

“Anggaran dana desa dari pemerintah pusat 2018 mencapai Rp 227 miliar, dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab mencapai Rp 103 miliar. Sementara untuk dana desa tahun mendatang mencapai Rp 259 miliar dan ADD Rp 130 miliar. Besaran dana tersebut harus dimanfaatkan betul-betul,” tegas Asip.

Ia menuturkan, kepala desa yang sudah dipilih bukan untuk meningkatkan status sosial, tapi untuk menjadi eksekutor atau pelaksana amanah masyarakat.

“Jadi tidak ada alasan untuk meningkatkan kemajuan desa, karena dana desa sudah ditambah tiap tahunnya. Jika ada warga yang terlantar dan tidak bisa makan, akan kami potong dana desanya 10 persen. Selain itu pemerintah desa harus melakukan revitalisasi organisasi agar lebih solid, karena kunci dari keberhasilan kemajuan adalah kebersamaan,” ujarnya.

Asip berpesan, para kepala desa yang dilantik harus bisa memetakan potensi desa, serta melakukan konsolidasi bersama masyarakat dengan menjujung tinggi etika lokal. “Untuk kepala desa lama, kami berharap dapat mendukung program kerja kepala desa yang baru, dan selalu melakukan koordinasi untuk kemajuan desa,” imbuhnya.

Wacana dari bupati mendapat tanggapan dari beberapa kepala desa, satu di antara Pujiyanah Kepala Desa Siwalan, Kecamatan Siwalan.

Pihaknya menerangkan, wacana tersebut kurang tepat, namun jika diperuntukan untuk kemajuan desa, pihaknya akan memperjuangkan nasib warganya agar lebih sejahtera.

“Sebenarnya sedikit tidak setuju, karena tulang punggung pembangunan desa adalah dana desa. Tapi jika hal tersebut ditujukan untuk memompa kesejahteraan mau tidak mau harus kami laksanakan,” timpalnya, Rabu (26/12).

Pujiyanah yang akan memimpin Desa Siwalan periode 2018-2024, mengupayakan para kader PKK untuk terus memantau keadaan warga desa. “Kami akan berusaha memaksimalkan potensi SDM yang ada terutama PKK, untuk memantau kondisi warga. Kami juga akan melakukan beberapa program dengan tujuan satu, yakni untuk kesejahteraan warga desa,” tandasnya. (yan)

PENULIS: MUHAMMAD HADIYAN

Facebook Comments