Metro Pekalongan

Dorong Pertumbuhan Agresif, BPJS TK Gandeng Pemkot

KOTA PEKALONGAN – BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekalongan, menggandeng Pemkot Pekalongan untuk turut bekerjasama dalam mendorong pertumbuhan agresif kepesertaan BPJS TK pada tahun 2019 mendatang. Saat ini, di Kota Pekalongan baru sekitar 22 ribu dari sekitar 65 ribu pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS TK.

Dorong Pertumbuhan Agresif, BPJS TK Gandeng Pemkot
SINERGI – Pemkot Pekalongan dan BPJS TK cabang Pekalongan akan bersinergi untuk mendorong pertumbuhan agresif kepsertaan BPJS TK di tahun 2019 mendatang. DOK HUMAS

“Tahun 2019 mendatang kami ada program agressif growth dimana akan dilakukan percepatan pertumbuhan kepesertaan dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Kami menargetkan ada pertumbuhan cepat untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal agar dapat turut mendapatkan hak perlindungan sosial,” kata Kepala BPJS TK cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati, dalam kegiatan rapat koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkot Pekalongan belum lama ini.

Dari data BPJS TK, baru sekitar 30 persen pekerja atau jika ditambahkan dengan pekerja jasa konstruksi bisa mencapai 35 persen dari total jumlah pekerja di Kota Pekalongan yang sudah menjadi peserta BPJS TK. Dia berharap, tahun depan ada percepatan pertumbuhan peserta.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Harapannya tahun 2019 mendatang kami bisa bersinergi dengan program-program Pemkot Pekalongan agar dapat mendorong percepatan jumlah peserta secara signifikan,” papar Septi dalam kegiatan yang dihadiri Walikota, Sekda, Asisten dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan.

Dikatakan Septi, selain jumlah kepesertaan yang harus didorong sejauh ini juga masih ada beberapa kendala ketidakpatuhan oleh badan usaha. Seperti badan usaha tidak melaporkan seluruh pekerjanya, laporan upah yang tidak sesuai, atau mendaftarkan sebagian pekerja maupun program serta masih adanya tunggakan. Termasuk di beberapa OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan yang belum mendaftarkan pekerja kontrak atau tenaga kegiatan.

Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih menjelaskan, setelah pertemuan ini dia berharap ada sinergi antara Pemkot dengan BPJS TK untuk memetakan berapa jumlah pekerja dan dimana badan usaha yang belum mendaftarkan. Melalui beberapa program, kepesertaan BPJS TK akan diwajibkan dalam mengakses perizinan.

“Melalui perizinan OSS kini sudah terhubungan dengan adanya kewajiban untuk mengikutsertaan karyawan dalam program jaminan sosial. Sejauh ini sanksi yang diberikan baru bersifat administratif atau paling berat tidak bisa mengakses layanan publik. Mungkin ini yang membuat badan usaha menganggap yang penting sudah daftar,” jelas Sekda.

Mengenai tenaga honorer atau tenaga kegiatan di OPD, Sekda menyatakan untuk tenaga honorer dengan SK Walikota seluruhnya sudah diikutsertakan dalam BPJS TK. Kemudian beberapa OPD seperti Satpol PP juga sudah diikutsertakan. Tinggal beberapa OPD yang baru mengikutsertakan sebagian agar didorong.

“OPD agar dapat mendorong, memberikan pengertian kepada tenaga kegiatan agar ikut serta karena hanya Rp10 ribu per bulan untuk iurannya. Sehingga kami berharap masing-masing OPD bisa memotivasi agar mereka dapat ikut sebagai peserta BPJS TK,” kata Sekda.

Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz juga menyatakan akan mencari beberapa alternatif program yang dapat disinergikan untuk kepesertaan BPJS TK. Seperti bantuan-bantuan yang selama ini diberikan, apakah bisa dipotong Rp10 ribu untuk kepesertaan BPJS TK. “Karena jumlah iurannya kecil sehingga kami akan coba cari alternatifnya,” kata Walikota.

Termasuk bantuan kematian sebesar Rp1 juta yang selama ini diberikan kepada ahli waris. Walikota akan mencoba mengkaji apakah program tersebut dapat disinergikan dengan program jaminan kematian BPJS TK. “Karena iurannya sedikit tapi dapatnya lebih banyak. Ini coba kami akan kordinasikan sehingga kedepan semua target bisa tercapai,” tandasnya. (nul)

PENULIS: M AINUL ATHO

Facebook Comments