Warga Terdampak Tol Temui Busyro Muqoddas

by
Warga Terdampak Tol Temui Busyro Muqoddas
PERJUANGKAN HAK – Pulhan warga terdampak proyek tol berdoa bersama sebelum beranjak ke kantor PP Muhammadiyah guna meminta bantuan memperjuangkan hak-haknya. NUR KHOLID MS

*Minta PP Muhammadiyah Jembatani Aspirasi Mereka

KENDAL – Puluhan warga terdampak proyek tol Batang-Semarang dari sejumlah desa di Kabupaten Kendal berangkat ke kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diYogyakarta, Rabu (12/12) pagi. Mereka bermaksud menemui salah satu anggota Pimpinan Pusat, yakni Busyro Muqoddas, berharap organisasi Islam modern itu mau menjembatani warga memperjuangkan hak atas ganti rugi proyek yang dinilai tidak berpihak pada mereka.

Total ada 34 warga yang ikut dalam rombongan. Mereka berasal dari 8 desa, yakni Nolokerto, Magelung, Penjalin, Kertomulyo, Tunggulsari, Rejosari, Sumbersari, dan Desa Ngawensari. Mereka bertolak dari Kantor PDM Kendal dan berangkat ke Jogja dengan armada bus. Wakil Ketua Koordinator Bidang Tarjih, Tajdid, Haji dan Umroh PDM, berkesempatan melepas rombongan.

Warga terdampak tol, Hasan Alimin mengatakan, sebelumnya warga telah mengadukan masalah itu ke sejumlah pihak terkait, seperti seperti Ombudsman dan Staf Kepresidenan. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. “Ini kita akan ngadu ke Pak Busro Muqqodas. Semoga bisa ikut menjembatani masalah ini dengan pemerintah agar dapat segera tuntas,” katanya.

Dijelaskan Hasan, hingga kemarin masih banyak warga yang belum mengambil uang ganti rugi di Pengadilan Negeri. Sebab, nilai ganti rugi disebutnya tidak sesuai harapan warga.

“Selama ini, komplain kami tidak ditanggapi. rumahnya digusur dan belum terima pembayaran ganti rugi tol. Persoalan lainya ada ukuran tanah berkurang, bahkan ada rumah dan tanah, tetapi yang dicatat hanya tanahnya saja, sedang rumahanya tidak, dan persoalan lainnya,“ terangnya.

Pendamping warga terdampak tol, Ahmad Zaenurrohim mengatakan, data-data yang dipakai ganti rugi belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga juga sudah pernah komplain ke BPN, tetapi tetap tak ada penanganan, sehingga masyarakat mencoba memperjuangkan hak-haknya itu hingga pemerintah pusat. Namun, lagi-lagi tak ada penyelesaian kongkrit. “Ke Yogayakarta ini dalam rangka cari dukungan ke PP Muhammadiyah,” katanya.

Ada dua hal dari sisi data yang belum selesai. Seperti banyak ukuran tanah tidak sesuai pengukuranya, begitu juga dengan adanya pelebaran belum ada warga yang diundang. Kemudian banyak usaha, jenis tanaman, bangunan rumah belum didata. Sisi lain harga juga belum sesuai, karena seperti yang diakui oleh Dirjen Pengadaan Tanah dan BPN Kendal, bahwa harga penggantian kecil diakibatkan karena memakai data tahun 2008 hingga tahun 2012. “Padahal penggantian ini sampai tahun 2018, mestinya hal itu dihitung samapi tahun 2018,” tandas Zaenurrohim.

Menurut dia, berapapun nominal ganti rugi nantinya, itu urusan belakangan. Tetapi harga yang diberlakukan harus sesuai tahun berjalan. Penggunaan harga yang mengacu pada NJOP 2008-2012 disebut Zaenurrohim tak rasional.

Padahal, harga yang dipatok saat ini bervariasi, ada yang Rp 250 ribu, Rp 450 ribu, dan Rp 700 ribu per meternya. Perbedaan harga itu disebutnya diskriminatif. “Nanti datanya kita sajikan lengkap, sehingga kami berharap PP Muhammadiyah bisa ikut mencarikan solusi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Tarjih, Tajdid, Haji dan Umroh PDM Kendal, Ikhsan Ikhtizam menyatakan dukungannyaterhadap upaya warga untuk memperoleh keadilan. “Di sini kami memfasilitasi warga terdampak tol yang akan mengadukan masalah tersebut ke PP Muhammadiyah. Harapannya, permasalahan ini segera terselesaikan dengan baik,” katanya. (nur)

PENULIS: NUR KHOLID MS