Features

Poligami Mendekatkan ASN Pada Korupsi

Ilustrasi Fajar/Radar Surabaya/JPNN.com

Peneliti Senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang aparatur sipil negara (ASN) berpoligami. Pasalnya, poligami membuat ASN makin rentan tergoda korupsi.

“Siapa pun pengusulnya saya setuju. Karena di samping poligami menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan juga potensial terjadinya korupsi, ” katanya, seperti dilansir JPNN.com, Rabu (12/12).

Dia mengungkapkan, seorang aparatur sipil yang berpoligami punya kemungkinan lebih besar melakukan korupsi. Alasannya karena mereka hanya mendapatkan tunjangan bagi satu istri.

“Gaji dan tunjangan kan hanya untuk satu istri. Menghidupi lebih dari satu harus cari tambahan penghasilan di luar penghasilan resmi, ” jelasnya.

Namun, lanjut dia, agar PSI dapat merealisasikan janji tersebut maka diperlukan argumen yang kuat dan jelas. Pasalnya, partai-partai lain di parlemen kemungkinan besar akan menolak usulan tersebut.

“PSI harus membangun argumen yang bisa meyakinkan partai partai politik dan pemerintah nanti. Juga dukungan dari masyarakat,” tutup anggota Ombudsman itu.

Sepeerti diberitakan, Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

“Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan,” ucapnya.

Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara,” terang Grace. (dil/jpnn)

Facebook Comments