Radar Batang

Ratusan Pengurus RT Ikut Jaminan Sosial

Ratusan Pengurus RT Ikut Jaminan Sosial

TERIMA BPJS- Koordinator PPRT Desa Wonokerso Misman secara simbolis menerima bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota PPRT Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman.
M DHIA THUFAIL

BATANG – Sadar akan resiko pekerjaan yang diemban begitu berat, ratusan pengurus RT yang tergabung dalam Perkumpulan Pengurus Rukun Tetangga (PPRT) Kabupaten Batang mulai berbondong bondong mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelah kita tawarkan dalam gelaran sosialisasi beberapa kali, para pengurus RT ini mulai tergugah dan kini berduyun duyun mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM),” terang Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batang, Bambang Indriyanto, Jum’at (23/11).

Ia menyebutkan, sudah ada ratusan pengurus RT dari total anggota 3.936 PPRT Kabupaten Batang yang sudah ikut serta dalam program jaminan itu. Mereka berasal dari Kecamatan Bandar, Blado, Wonotunggal, dan Kandeman.

“Untuk Kecamatan Bandar, Blado, dan Wonotunggal semua pengurus RT di setiap desa sudah terdaftar. Namun, untuk pengurus RT di Kecamatan Kandeman baru ada empat desa yang ikut serta dalam jaminan sosial kita. Oleh karenya, ke depan akan terus kita beri pemahaman kepada pengurus RT, betapa pengtingnya mengikuti jaminan sosial ini,” katanya.

Mereka, kata Bambang, yang telah terdaftar diikutsertakan dalam program JKK dan JKM. Yang mana, untuk biaya iuran kedua program tersebut diambil yang paling murah, hanya Rp 10 ribu setiap bulannya.

“Dengan membayar iuran Rp 10 ribu, peserta akan mendapat jaminan sosial penuh dari BPJS Ketenagakerjaan. Semisal peserta mengalami kecelakaan kerja, maka biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung penuh tanpa batas selama itu masih indikasi medis dari dokter. Untuk plafonnya adalah rumah sakit pemerintah di kelas 1 atau rumah sakit swasta di kelas 2,” terang Bambang.

Namun, kata dia, jika peserta mengalami kecelakaan lalu lintas dalam melakukan aktifitas berkaitan dengan pekerjaan dan ada lawan, maka penanggung pertamanya adalah Jasa Raharja. Sedang BPJS Ketenagakerjaan hanya menanggung biaya selisihnya saja. Semisal pembiayaan habis 60 juta, dan Jasa Raharja hanya menanggung 10 juta berarti sisa kekurangan yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan.

“Kemudian, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja saat melakukan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan dan mengakibatkan meninggal dunia, maka BPJS Ketenagakerjaan akan hadir untuk memberikan santunan atau klaim kematian 48 kali nilai UMR/UMK tahun ini di Batang, berarti hampir sekitar Rp 90 juta. Sedang apabila peserta meninggal dalam kondisi wajar atau terjeleknya bunuh diri maka akan mendapatkan santunan Rp 24 juta,” katanya.

Bambang menambahkan, meskipun peserta baru membayar iuran satu kali atau satu bulan, maka perlindungan akan mulai dilakukan saat pembayaran iuran pertama diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Ketua PPRT Kabupaten Batang, Muhayin mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPRT merupakan tindaklanjut atas hasil pertemuan PPRT Kabupaten Batang beberapa waktu yg lalu di Desa Kalisalak. Salah satu butir kesepakatannya adalah pengurus RT dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan perlu adanya perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja maupun kematian yang mungkin terjadi, sehingga perlu adanya perlindungan dari suatu badan yang menangani hal tersebut.

“Merujuk hal tersebut, maka pengurus RT akan diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM. Dan untuk saat ini pendaftaran kepesertaan dilakukan secara mandiri dan dikoordinir oleh masing masing PPRT tingkat desa dan kecamatan,” pungkasnya. (fel)

PENULIS: M DHIA THUFAIL

Facebook Comments