Metro Pekalongan

Kecewa Angka UMK, SPN Demo Walikota

SPN Demo UMK

KECEWA – Buruh dari DPC SPN Kota Pekalongan, Jumat (23/11), menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap angka UMK Kota Pekalongan tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp1.906.922.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Puluhan buruh dari DPC SPN Kota Pekalongan, Jumat (23/11), menggelar aksi di Kantor Walikota sebagai bentuk kekecewaan terhadap angka UMK Kota Pekalongan tahun 2019.

SPN menilai, Walikota Pekalongan PHP (Pemberi Harapan Palsu) karena sebelumnya sudah menjanjikan akan mengusulkan angka UMK di atas perhitungan PP 78. Tapi nyatanya, dalam SK Gubernur Jawa Tengah, UMK Kota Pekalongan ditetapkan sebesar Rp1.906.922.

Dipimpin langsung oleh Ketua DPD SPN Jaw Tengah, M Bowo Leksono, aksi diawali dengan konvoi bersama dari Kantor DPC SPN ke Kantor Walikota. Karena tidak bisa bertemu dengan walikota, aksi dilanjutkan ke Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) untuk meminta penjelasan sekaligus menyampaikan tuntutan.

“Ini sikap kami dari buruh yang diwakili SPN Kota Pekalongan untuk menyikapi UMK tahun 2019. Karena sebelumnya Walikota sudah janji untuk mengusulkan angka UMK di atas perhitungan PP 78. Usulan kami sebenarnya Rp2,3 juta tapi Pak Wali berikan angka antara Rp1.950.000 hingga Rp2.000.000. Kami sepakat yang penting sudah mendekati Rp2.000.000 tapi ternyata ini PHP saja,” kata perwakilan SPN, Mustakim Atho.

UMK Kota Pekalongan yang ditetapkan sebesar Rp1.906.922, dinilai Mustakim masih jauh dari angka ideal dan angka kebutuhan hidup layak. Dari hasil survey yang dilakukan SPN, angka hidup layak di Kota Pekalongan sebesar Rp2,3 juta. “Itupun bagi buruh lajang. Sedangkan buruh lain banyak yang sudah berkeluarga bahkan memiliki anak. Jelas angka UMK ini tidak akan cukup memenuhi kebutuhan buruh,” ujarnya.

Mustakim menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan SPN kepada Walikota. Dia ingin agar di tahun depan penetapan UMK harus didasarkan pada survey riil pasar sehingga benar-benae bisa memenuhi kebutuhan buruh. “Agar kemiskinan tidak bertambah. Karena Pak Wali sudah sepakat ingin mengentaskan kemiskinan. Kami dari SPN sudah berjuang untuk menaikkan angka UMK agar sesuai kebutuhan riil, tapi ternyata kami didholimi,” ucapnya.

Kepala Dinperinaker, Slamet Hariyadi, yang sempat menemui massa menyatakan bahwa Pemkot, dalam hal ini juga Walikota, sudah berusaha menempuh prosedur-prosedur diluar agenda formal di Dewan Pengupahan agar mendapatkan jalan tengah. “Kami, salam hal ini Pak Wali sudah berusaha menempuh prosedur dengan memfasilitasi pertemuan di luar rapat Dewan Pengupahan antara serikat pekerja dan Apindk agar apa yang menjadi usulan-usulan itu bisa dicari jalan tengah tapi tidak ada kesepakatan,” jelasnya.

Selain memfasilitasi kedua pihak, secara khusus dikatakan Slamet, Walikota juga memfasilitasi pertemuan khusus dengan Apindo untuk menyampaikan solusi dan angka tengah namun tetap tidak dapat diterima. “Sehingga akhirnya itu (angka UMK) yang diproses, yaitu angka yang sesuai dengan perhitungan PP 78. Jadi kami juga nenaklumi kekecewaan dari teman-teman buruh,” tambahnya.

Dia menyatakan akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan buruh yakni memastikan semua perusahaan melaksanakan UMK tahun 2019 dan menetapkan struktur skala upah. “Ada dua poin utama tuntutan buruh yakni agar UMK dilaksanakan di semua perusahaan. Kami akan lakukan pantauan, monitoring dan pembinaan ke perusahaan untuk memastikan itu. Kedua, mendorong penerapan struktur skala upah di semua perusahaan. Dua poin itu menjadi tuntutan utama dan akan kami sampaikan ke Walikota,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments