Radar Kajen

Dewan Minta Kesejahteraan Guru Honorer Ditingkatkan

Dewan Minta Kesejahteraan Guru Honorer Ditingkatkan

PANDANGAN UMUM – Juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Sabdo saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam sebuah rapat paripurna, Senin (19/11)
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Kesejahteraan para guru Wiyata Bhakti (WB), Madin dan TPQ menjadi perhatian sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan. Persoalan ini terungkap saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD 2019, belum lama ini.

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan salah satunya. Menurut ketua Fraksi tersebut, persoalan kesejahteraan guru honorer masih menjadi pembahasan tiap tahun. Kendati demikian, Fraksi PKB mengapresiasi atas kebijakan pemda dengan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada guru non PNS baik yang mengabdi di sekolah swasta atau negeri.

“Berdasar data yang ada, jumlah guru honorer sebanyak 2.331 orang, dari data tersebut sebanyak 1.914 guru honorer menerima bantuan Rp 500.000 per bulan yang telah dianggarkan sejak 2017. Kami dari Fraksi PKB mendorong agar besaran tunjangan mendekati UMR,” jelas Ketua juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Sabdo.

Selain itu, berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan guru TPQ dan Madin juga perlu ditingkatkan. Kalau bisa diterimakan tiap semester jangan satu tahun sekali.

Sehubungan dengan banyaknya peserta uji kompetensi CPNS bidang pendidikan yang digelar pekan lalu mengindikasikan bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dipikirkan yaitu nasib para tenaga wiyata bhakti.

Menurut Fraksi PAN dengan anggaran bidang pendidikan sebesar 30,11 persen pada APBD 2019, pemerintah daerah perlu memberikan menaikkan tunjangan insentif kepada tenaga wiyata bakti.

“Pemberian penambahan tunjangan juga perlu diikuti dengan pendataan jumlah pendidik wiyata bhakti secara akurat,” tandas juru bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Haris.

Persoalan pendidikan juga disoroti oleh Fraksi Merah Putih DPRD Kabupaten Pekalongan,. Menurut Fraksi tersebut, berkaitan dengan prioritas peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi riil yang ada. Misalnya peningkatan mutu ifrastruktur ruang kelas yang layak, pemerataan sarpras harusnya menjadi prioritas.

“Ini penting kami sampaikan supaya menjadi perhatian bersama, sehingga nantinya dapat tercipta pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan,” kata Ketua Fraks Merah Putih DPRD Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansah.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dari beberapa fraksi, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan, terkait dengan pemberian tunjangan guru non PNS termasuk guru TPQ dan Madin disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tahun 2019, kata bupati, telah dialokasikan Rp 21 miliar lebih untuk guru SD, SMP di sekolah negeri dan swasta serta Rp 6,6 miliar untuk guru Madin dan TPQ. (yan)

PENULIS: MUHAMMAD HADIYAN

Facebook Comments