Radar Jateng

Hakim Bebaskan Terdakwa Politik Uang, Jaksa Banding

Dua politisi partai Golkar yang dijerat dengan pasal politik uang divonis bebas oleh majelis hakim. (RmolJateng)

Dua politisi Partai Golkar, Siti Ambar Fatonah dan Sarwono dinyatakan bebas dari segala dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Senin (19/11). Meskipun unsur-unsur kampanye money politic masuk dalam pertimbangan hakim.

“Menyatakan terdakwa Siti Ambar Fatonah dan Sarwono dibebaskan dari segala tuntutan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Tri Retnaningsih.

Dalam amar putusan majelis hakim memberikan pertimbangan beberapa hal diantatanya unsur pelaksana kampanye, unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu, dan adanya peserta kampanye pada 2019. Menurut hakim seluruh unsur telah memenuhi adanya pelanggaran.

“Perbuatan twrdakwa bukan termasuk politik uang. Perbuatan terdakwa bukan termasuk tindak pidana, tapi harus diselesaikan hukum administratif,” ujar Majelis Hakim.

Sebelumnya kedua terdakwa dituntut hukuman penjara dua bulan dan denda Rp 2,5 juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambarawa.

Dalam dakwaan Siti Ambar Fatonah yang merupakan caleg nomor urut 1 dan Sarwono Caleg Golkar Kabupaten Semarang itu memberikan amplop berisi total uang Rp 500 ribu kepada panitia acara wayang kulit di Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, pada 23 September 2018 lalu.

Dalam dakwaan juga dinyatakan bawah Siti Ambar Fatonah yang juga mantan Bupati Semarang ini menyatakan harapannya agar dipilih pada pemilu 17 April 2019 mendatang. Ambar menyatakan diatas panggung pagelaran wayang kulit dalam rangka merti desa.

Hakim tak Konsisten

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Ambarawa mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang membebaskan dua politisi Partai Golkar, Siti Ambar Fatonah dan Sarwono di Ungaran, Senin (19/11).

“Sesuai ketentuan pasal 482 UU nomor 7 tahun 2017 Jaksa menyatakan banding atas putusan tersebut,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambarawa, Raharjo Budi Krisnanto.

Menurut Kajari Ambarawa, ada beberapa hal putusan majelis hakim yang tidak sesuai antara aturan hukum dan putusan majelis hakim.

“Ada ketidakkonsistenan dalam hal ini, yang nantinya akan kami tuangkan memori banding setelah kami menerima salinan putusan,” ujarnya.

Ketidakkonsistenan majelis hakim juga terlihat setelah sidang pihak-pihak tidak diberikan salinan putusan majelis hakim. Menutut Raharjo semestinya dokumen putusan majelis hakim diserahkan pada pihak yang turut dalam sidang, seperti jaksa, terdakwa dan penasehat hukum.

“Kalau merujuk undang-undang semestinya saat itu juga penuntut umum diberikan salinan keputusan, namun pada kenyataannya setelah perkara selesai belum menerima salinan putusan. Hal ini termasuk salah satu pelanggaran,” ujar Raharjo.

Padahal selama tiga hari setelah putusan, penuntut umum harus menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan di peradilan lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

“Jika dilihat dari aturan maka memori banding maksimal tiga hari sejak besok (Selasa),” kata Raharjo. (RmolJateng)

Facebook Comments