Radar Kajen

Komisi D DPRD Minta Kualitas Pelayanan Haji Ditingkatkan

Komisi D DPRD Minta Kualitas Pelayanan Haji Ditingkatkan

KUNJUNGAN – Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan saat melakukan kunjungan untuk evaluasi pelayanan haji 2018 di Kantor Kemenag, Senin (12/11).
TRIYONO

KAJEN – Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jama’ah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan sistem dan manajemen haji dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, jama’ah dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan adalah instansi yang bertugas memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dari segi pelayanan. Sebagai implementasi dari fungsi pengawasan, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan. Komisi D DPRD secara tegas meminta agar kualitas pelayanan haji ditingkatkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD, H Kholis Jazuli dan anggota disambut oleh perwakilan dari Kemenag, dan dihadiri juga perwakilan dari Bagian Kesra Pemkab Pekalongan. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan H Kholis Jazuli menyampaikan bahwa kunjungan kerja kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelayanan haji tahun 2018, sehingga apabila pelayanannya belum optimal dapat menjadi bahan evaluasi untuk persiapan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji tahun 2019.

Dalam kesempatan itu, Kholis Jazuli berharap pendamping Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) agar terus dilakukan pembinaan.

“Kami ingin melihat atau melakukan evaluasi terhadap pelayanan jemaah haji tahun 2018, walaupun penganggaran dari Bagian Kesra, namun Kemenag sebagi leading sektor pasti tahu bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Dan diharapkan pelayanan haji dari tahun ke tahun akan meningkat, karena masyarakat sekarang sudah kritis,” pesannya.
Perwakilan Kemenag Kabupaten Pekalongan, Sujud Al Qudsy menyampaikan bahwa jamaah haji tahun 2018 sebanyak 946 orang ditambah 6 orang cadangan.

“Alhamdulillah semua lancar meskipun sebelumnya ada jamaah haji yang sempat di rawat, kalau bisa anggaran kesehatan ditambah untuk cadangan kesehatan bagi jamaah haji yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS. Adapun untuk estimasi pemberangkatan jamaah haji 2019, adalah yang berhak lunas sebanyak 841, kemudian estimasi cadangan 29 orang. Jadi total ada 870 orang dan ini masih bisa berubah, misalkan tambah bisa mencapai 900 calon jemaah,” terangnya.

Sementara perwakilan dari Kesra Pemkab Pekalongan, Zurittaqi menyatakan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada jamaah calon haji, sudah dilakukan seleksi TPHD dan TKHD melalui tes attitude atau sikap. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban, petugas bisa menjaga sikap yang baik pada saat memberikan pelayanan kepada jamaah haji.

Kholis Jazuli usai kunjungan menambahkan dari evaluasi anggaran tahun 2018 untuk bantuan transport atau pengantaran jemaah haji dari Kabupaten Pekalongan tepatnya dari Pendopo sampai asrama haji Solo diharapkan lebih bagus. Sehingga keluhan dapat berkurang dan anggaran sudah dianggarkan melebihi dari yang diperkirakan.

“Di tahun 2019, rencananya ada 800 sampai 900 jemaah yang akan berangkat, sedangkan kemarin anggaran di KUA PPAS dialokasikan untuk sekitar 1100 lebih semoga aman dan mudah mudahan berjalan lancar,” harapnya. (adv)

PENULIS: TRIYONO

Facebook Comments