Radar Batang

Waduh, Banyak Potensi PAD Tak Tersentuh Karena Kekosongan Regulasi

Waduh, Banyak Potensi PAD Tak Tersentuh Karena Kekosongan Regulasi

SOSIALISASI – Bupati Batang memberikan kata sambuta dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dan Permendagri di Kantor Bapelitbang, belum lama ini.
DOK

BATANG – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang dikatakan Bupati Batang Wihaji sangat melimpah. Sayangnya, Pemkab belum memiliki regulasi yang mengatur penarikan PAD di sejumlah sektor.

Hal itu diungkapkan Wihaji dalam gelaran sosialisi Undang – Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Permendagri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kantor Bapelitbang, belum lama ini.

“Potensi PAD di Kabupaten Batang sangat banyak, hanya saja kita belum ada regulasi yang mengaturnya. Sehingga kita belum bisa menarik PAD di sejumlah sektor dan akhirnya menjadikan perlembatan pemasukan PAD,” terang Wihaji.

Menurut Wihaji, potensi PAD di Kabupaten Batang paling banyak ada pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), pariwisata, dan pajak tambang.
Ia mengatakan, untuk mengoptimalkan dan menggali lagi potensi PAD yang ada, ia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batang agar bisa menciptakan produk berupa aturan atau Perda.

“ASN memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melayani masyarakat, serta sebagai pelaksana teknis peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, ciptakan aturan atau Perda yang dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pinta wihaji.

Ia berpesan, agar dalam pembuatan regulasi produk hukum, selain untuk mengatur tindakan atau perilaku agar tidak melanggar aturan, juga sebagai dasar hukum untuk melindungi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Fokus produk hukum kita untuk menaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM), utamanya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Batang,” katanya.

Ia juga berharap, agar aturan yang kita ciptakan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Tapi ada nilai manfaat aturan itu untuk membackup visi misi Kabupaten Batang guna kesejahteraan dan keberpihakan masyarakat. “Kita harus bisa berinovasi dalam membuat produk hukum, sehingga kita dalam mengeluarkan kebijakan dilindungi oleh aturan baik Perda maupun Perbup sehingga tidak melanggara aturan,” Paparnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang, Agus Jaelani Mursidi mengatakan, kegiatan sosialisasi perundang undangan dikandung maksut untuk memberikan bekal pengetahuan tentang produk hukum kebijakan daerah di masing – masing OPD.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan ASN di setiap OPD dalam membuat regulasi tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya dan sesuai apa yang menjadi Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati,” tandasnya. (fel)

PENULIS: M DHIA THUFAIL

Facebook Comments