Metro Pekalongan

17 Perusahaan Diserahkan ke Pengawas Ketenagakerjaan

KOTA PEKALONGAN – Sebanyak 17 perusahaan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, diserahkan ke Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Provinsi Jawa Tengah. Langkah itu dilakukan karena ke 17 perusahaan tersebut tidak tertib administrasi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati, menjelaskan pada tahap awal tercatat 17 perusahaan tidak tertib administrasi yang tersebar di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. “Sudah kami serahkan ke Wasnaker (Pengawas Ketenagakerjaan) Provinsi Jawa Tengah,” terang Septi, Kamis (25/10).

Hal itu disampaikannya usai acara Tertib Administrasi dan Pelayanan Elektronik Menuju Pelayanan Prima BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pesonna. Perusahaan-perusahaan tidak tertib administrasi tersebut masuk dalam beberapa kategori. Di antaranya perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, PDS tenaga kerja dan PDS program.

PDS upah adalah perusahaan yang tidak memberikan laporan sesungguhnya upah yang diterima karyawan. Sementara PDS tenaga kerja yakni perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun PDS program yakni perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya di seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan mengundang perusahaan-perusahaan yang tidak tertib administrasi untuk dilakukan pembinaan tertib administrasi. Melalui acara tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi perusahaan.

“Kami melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak tertib administrasi. Sepulangnya dari sini, kami berharap ada komitmen atau keputusan dari perusahan untuk bisa melakukan tertib administrasi,” sambungnya.

Septi mengatakan, tidak tertib administrasi akan berdampak pada manfaat program yang tidak optimal. Bagi perusahaan, jika terjadi resiko pada karyawan, bisa terjadi selisih perhitungan akibat data yang dilaporkan tidak sesuai. Sehingga perusahaan harus menanggung selisih tersebut. Adapun bagi pekerja ada selisih klaim yang diterimanya dari yang seharusnya diterima.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Budi Prabawaning Dyah menjelaskan, sepanjang tahun 2017, dari 2.337 pelanggaran norma ketenagakerjaan, 181 di antaranya pelanggaran terkait BPJS.

Pelanggaran terbanyak Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sebanyak 776, pelanggaran K3 819, UMK 312 dan upah lembur 129. Sanksi administratif yang berlaku terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan dapat berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. “Namun kami lebih ke fungsi pembinaan,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho

Facebook Comments