Radar Jateng

Honorer Ancam Mogok Kerja Hingga Turun ke Jalan

Hilal Kurniawan, Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti Banyumas

Hilal Kurniawan, Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti Banyumas

*Minta Batasan Usia CPNS Dihapus

PURWOKERTO Merasa nasibnya kurang diperhatikan, bahkan pemerintah dinilai kurang berpihak, tenaga honorer Banyumas bakal melakukan aksi protes. Aksi tersebut sebagai aksi solidaritas terhadap honorer di pusat, serta meminta pemerintah agar mengapus aturan batasan usia CPNS yang terdpat dalam permenpan no 36 tahun 2018.

Hal tersebut terungkap setelah forum tenaga honorer tersebut bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Selasa (18/9) kemarin.

Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti Kabupaten Banyumas Hilal Kurniawan mengatakan, aksi tersebut akan dilakukan harapannya pemerintah bisa mencabut aturan tersebut.

“Kami tadi sudah berdiskusi dengan kepala dinas. Hanya saja, tidak menemukan jalan. Karena hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Mengenai bentuk aksi yang akan dilakukan, kata dia pihaknya akan berkoordinasi dengan koordinator masing-masing kecamatan. Karena untuk melakukan aksi tersebut jelas dibutuhkan persiapan yang matang.

“Bentuknya mau demo turun ke jalan, atau mogok mengajar nantinya akan kami bicarakan bersama yang lain. Kami juga masih menunggu perkembangan selanjutnya seperti apa,” jelasnya.

Hilal sangat menyayangkan dengan adanya aturan tersebut. Karena aturan tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang sudah berjuang untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikan.

“Honorer sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, rata-rata 13 tahun. Tentu usianya juga semakin tua. Jika ada batasan tersebut, tentunya peluang kami hilang,” ucapnya.

Menurut Hilal, saat ini usia rata-rata tenaga honorer berkisar 36 tahun sampai dengan 40 tahun. Bahkan ada yang berusia 50 tahun.

“Tenaga honorer terus tumbuh. Dan untuk usia mudapun juga masih banyak lagi,” katanya.

Dia mecinci, untuk honorer usia 35 tahun keatas tingkat SD kurang lebih 1000 orang. Belum lagi untuk tingkat SMP. Jika melihat dari banyaknya yang mendapatkan kesra, sebanyak 2531 orang untuk SD, SMP 2531 TK. Total dihitung semua sekitar 8000.

“Karena penerima kesra, hanya honorer dengan masa kerja lebih dari tiga tahun. Jika ditambah dengan honorer yang baru tumbuh angkanya bisa mencapai 8000 orang,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Purwadi Santoso MHum mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat terkait aturan tersebut. Karena memang kewenangan dari pemerintah pusat. Jika nantinya akan ada aksi, Purwadipun tidak melarang. Hanya saja, harus memperhitungkan hal lain.

“Kalau aksi disini akan terdengar pusat, namun masih kurang. Tetapi kalau aksi di pusat kemungkinan bisa lebih terdengar,” tutupnya. (ida)

Facebook Comments