Wuih, Untuk Tutup Lokalisasi Dinsos Minta Anggaran Rp 1 M

by -
Alfebian Yulando
Alfebian Yulando
Alfebian Yulando
Alfebian Yulando

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menunjukkan keseriusannya terkait rencana penutupan lokalisasi Gambilangu (GBL) di Desa Sumberejo, Kacamatan Kaliwungu dan Lokalisasi Alas Karet (Alaska) di Kecamatan Sukorejo. Untuk memuluskan kebijakan itu, Dinas Sosial (Dinsos) setempat bahkan telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Anggaran sebesar itu diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) untuk APBD 2019. Kepala Dinsos Kendal, Kuncahyadi, melalui Sekretaris Dinsos, Alfebian Yulando, Selasa (4/9), mengungkapkan, penutupan dua lokalisasi itu jelas butuh dana besar.

“Semoga saja bisa disetujui tim pengganggar dan tidak ada pengurangan banyak. Sehingga bisa untuk melakukan ekseskusi. Soalnya, dalam soal penganjuan anggaran ke TAPD, Dinsos seperti dianaktirikan. Yang kami ajukan sekian yang turun dibawah harapan,” katanya.

Menurut Alfebian, selain melakukan koordinasi dengan TAPD, langkah lainya adalah berupa rapat koordinasi, pembentukan tim atau panitia, pendataan dan pengumpulan informasi, hingga penyampaian data WTS ke Kemensos RI untuk dievaluasi.

“Koordinasi dengan Kemensos RI , Forkopimda, OPD terkait, tokoh agama/masyarakat dan warga sekitar lokalisasi atau masyarakat terdampak. Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut program Kemensos, yakni Indonesia bebas lokalisasi di 2019,” terangnya.

Lanjut Alfebian, Dinsos juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada wanita tuna susila (WTS) dan mucikari, berupa penyuluhan dan bimbingan mental , agama dan spiritual. Kemudian melakukan pemberdayaan WTS melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan keinginan mereka dan launching penutupan dan penyerahan bantuan.

“Kita juga akan melakukan pendampingan pemulangan eks WTS ke daerah asal atau pengiriman ke panti pelayanan sosial. Ada juga supervisi dan patroli gabungan di lokalisasi dan seluruh wilayah Kabupaten Kendal,” tandasnya.

Ditambahkan Alfebian, berdasarkan penjelasan dari Kemensos RI, jumlah lokalisasi yang belum ditutup sampai saat ini sebanyak 43 tempat, termasuk di Kabupaten Kendal, dan harus ditutup paling lambat tahun 2019. Sebab jika tidak ditutup akan melanggar ketentuan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Sanksi pidananya penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Pidana dendanya paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta,” pungkasnya. (nur)