Radar Kajen

Duh, Ternyata Wilayah Kumuh Capai 134,94 Hektar

Grand Desain Program Kotaku

GRAND DESIGN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat melihat grand design penanganan wilayah kumuh di Kabupaten Pekalongan melalui program KOTAKU, di Tosaran, Kedungwuni, kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Sekitar 134,94 hektar wilayah Kabupaten Pekalongan berstatus kumuh. Hal tersebut diakui Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat menghadiri penandatanganan komitmen pengurangan kumuh dan melakukan peletakan batu pertama Bantuan Dana Investasi (BDI) Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2018, di Dukuh Kebaran, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Senin pagi (20/8).

Dalam kegiatan bertajuk “engan program tanpa kumuh ayo wujudkan Kabupaten Pekalongan bebas kumuh tahun 2019″ itu, Bupati Asip menyampaikan bahwa kegiatan ini bagian dari Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK). Di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 21 milyar lebih untuk 21 Desa/Kelurahan.

Grand designnya, kata Bupati, adalah dalam rangka untuk mengurangi angka kekumuhan di Kabupaten Pekalongan dari angka 671,94 Ha pada tahun 2014, berkurang 536,90Ha. Sehingga terjadi pengurangan kekumuhan yang sangat signifikan yakni tinggal kita selesaikan sekitar 134,94 Ha pada tahun 2019.

“Semoga hal ini bisa tercapai. Karena kita memimpikan, Kabupaten Pekalongan yang dahulu merupakan kabupaten terkumuh di Jawa Tengah, menjadi kabupaten terbersih, Kabupaten yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, sekaligus investasi pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai agama yang diyakini,” ujar Bupati.

Asip menuturkan, konsen Pemkab Pekalongan tidak hanya persoalan pembangunan infrastruktur besar saja, tetapi juga infrastruktur lingkungan yang berbasis masyarakat, yang berbasis partisipatoris dan berbasis hal yang berkesinambungan serta berbasis gotong-royong.

“Semua itu akan kita implementasikan. Seperti saat ini, Pemerintah memberikan dana stimulus, dan akan kita gelorakan kepada partisipasi masyarakat untuk menyadarkan kolektif di tengah masyarakat akan hidup sehat untuk menjadi gaya hidup kita semua,” terang Asip Kholbihi.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH) Kabupaten Pekalongan, Trinanto dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2018 Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar Rp 21 milyar.

Menurut Trinanto, dana BDI sebesar itu diperuntukan bagi 21 desa/kelurahan dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Wonokerto sebanyak 6 Desa dengan total bantuan sebesar Rp 7,5 milyar, Kecamatan Tirto untuk 6 Desa total Rp 7,5 milyar, Kecamatan Wiradesa untuk 2 Desa/Kelurahan total Rp 1 milyar, Kecamatan Buaran untuk 2 Desa/Kelurahan total Rp 2 milyar, Kecamatan Kedungwuni untuk 3 Desa/Kelurahan total Rp 2 milyar dan Kecamatan Bojong untuk 2 Desa total Rp 1 milyar.

Lebih lanjut, Trinanto memaparkan bahwa penanganan kumuh di Kabupaten Pekalongan sudah ada dalam bentuk intervensi program/kegiatan penanganan kumuh dari berbagai pihak (pemerintah pusat, KOTAKU, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan swasta) dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai Rp 28.700.000.000,- dan sudah mengurangi luasan kumuh sebesar 134,94 Ha dari total luasan kumuh di tahun 2014 sebesar 671,84 Ha.

“Dan tahun 2018 ini dengan BDI, PLP-BK dan dengan keterpaduan kegiatan dan sumber pendanaan lainnya (APBD, APBDes, dsb) target capaian pengurangan kumuh di 21 desa/kelurahan penerima BDI PLP-BK sebesar 387,90 Ha,” terang Trinanto.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta beberapa Kepala OPD, Tim Teknis PLPBK, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan H. Munir, Kepala Satker PKPBN Provinsi Jawa Tengah, beberapa Camat, dan para Kepala Desa/Kelurahan penerima bantuan program KOTAKU Tahun 2018. (yan)

Facebook Comments