Merugi, Kelanjutan Pondok Boro Dipertanyakan

by
Merugi, Kelanjutan Pondok Boro Dipertanyakan
SIDAK - Komisi B saat melakukan sidak ke Pondok Boro beberapa waktu yang lalu. Komisi B kembali mempertanyakan kelanjutan rencana penanganan terhadap Pondok Boro. M. AINUL ATHO'
Merugi, Kelanjutan Pondok Boro Dipertanyakan
SIDAK – Komisi B saat melakukan sidak ke Pondok Boro beberapa waktu yang lalu. Komisi B kembali mempertanyakan kelanjutan rencana penanganan terhadap Pondok Boro.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Komisi B DPRD Kota Pekalongan, mempertanyakan rencana tindaklanjut terhadap bangunan Pondok Boro yang ada di Kelurahan Medono. Komisi B meminta instansi terkait untuk mencari solusi kegunaan Pondok Boro kedepan. Sebab sejauh ini, keberadaan Pondok Boro terus mengalami kerugian dan manfaatnya untuk masyarakat Kota Pekalongan tidak maksimal.

“Kami ingin mempertanyakan terkait tindaklanjut rencana terhadap keberadaan Pondok Boro. Selama ini keberadaannya terus mengalami kerugian. Tahun ini saja dari target pemasukan Rp25 juta sampai saat ini baru masuk Rp6,9 juta. Ini harus dipikirkan kedepan akan seperti apa kegunaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi B, Budi Setiawan.

Ia ingin agar Dinperkim, selaku pengelola Pondok Boro, sudah memiliki rencana untuk mengubah fungsi Pondok Boro agar kedepan keberadaannya semakin jelas. Jika sudah tidak memberikan pemasukan signifikan atau bahkan terus menerus merugi, lebih baik diubah untuk fungsi sosial.

“Apalagi saat ini pemanfaatannya sebagian besar bukan oleh warga Kota Pekalongan. Dulu memang Pondok Boro ini didirikan untuk singgah bagi pendatang yang kulakan batik. Saat itu memang msih relevan degan kondisi yang ada. Tapi saat ini kondisi tersebut sudah tidak pas lagi sehingga ketika tidak segera dilakukan tindakan hanya akan terjadi pemborosan dan tidak ada gunanya,” tambah Wawan, sapaan akrabnya.

Komisi B sendiri, sebelumnya sudah melakukan sidak langsung ke lokasi Pondok Boro. Dari hasil sidak diketahui bahwa setiap tahun, pengeluaran yang harus digelontorkan untuk operasional penginapan tersebut selalu lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan. Setiap bulannya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola Pondok Boro mencapai Rp6 juta yang diperuntukkan bagi gaji tiga karyawan sebesar Rp3,9 juta dan listrik Rp1,1 juta. Sedangkan dari segi pendapatan, jika 19 kamar yang ada terisi penuh maka pemasukan yang didapatkan hanya mencapai Rp5,7 juta.

Pondok Boro memiliki 19 kamar dengan biya sewa Rp300 ribu untuk satu bulan. Didirikan sejak tahun 1993, awalnya Pondok Boro memiliki tarif harian yakni Rp1.000 per hari yang selanjutnya terus berubah menjadi tarif bulanan yang terus naik setiap beberapa tahun. Keberadaan Pondok Boro, awalnya ditujukan untuk menunjang kawasan industri ATBM di wilayah sekitar. Saat ini, sebagian kamar dihuni oleh sales dan anggota TNI yang bertugas di Pekalongan.

Berdasarkan data Dinperkim, setiap tahun Pondok Boro menyumbang PAD sebesar Rp60 juta. Namun pemasukan dari Pondok Boro menjadi satu dengan Rusunawa dengan total pemasukan Rp617 juta. Untuk tingkat okupansi, berdasarkan data pengelola sejak tahun 2014 okupansi tertinggi hanya mencapai 73 persen atau rata-rata terhuni 14 kamar pada tahun 2015. Sedangkan tahun 2014, okupansi hanya mencapai 63 persen atau rata-rata 12 kamar terisi dan pada 2016-2017 hanya mencapai 68 persen atau rata-rata 13 kamar terisi.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinperkim, Andriyanto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah melangkah ke tahap teknis untuk membahas kelanjutan Pondok Boro bersama beberapa OPD terkait. “Kami sudah tawarkan apakah bisa dibuat menjadi rumah sosial, ternyata sudah ada, kemudian kami juga tawarkan apakah bisa menjadi rumah perlindungan untuk kekerasan ibu dan anak juga sudah ada,” tambah Andriyanto.

Kemudian dari hasil mencari informasi ke tiga kota yakni Salatiga, Semarang dan Solo, diketahui bahwa Pondok Boro disana sudah diubah. Untuk Solo, diubah menjadi rusun sewa meskipun bentuknya bukan rumah susun. Kemudian di Salatiga dan Semarang juga mangkrak dan diubah menjadi rumah sewa.

“Kami belajar hanya melalui internet karena belum ada rencana untuk berkunjung langsung kesana. Tapi dari hasil informasi yang kami kumpulkan, kesimpulan sementara yang paling memungkinkan yakni diubah menjadi rumah sewa,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin