Waduh, Gara-gara SKTM Membludak, APBD Nombok Rp36 Miliar

by
Waduh, Gara-gara SKTM Membludak, APBD Nombok Rp36 Miliar
PUBLIC HEARING - DPRD Kota Pekalongan menggelar public hearing untuk mendapat masukan dari masyarakat terkait penyusunan Raperda Satu Data Terpadu. M. AINUL ATHO'
Waduh, Gara-gara SKTM Membludak, APBD Nombok Rp36 Miliar
PUBLIC HEARING – DPRD Kota Pekalongan menggelar public hearing untuk mendapat masukan dari masyarakat terkait penyusunan Raperda Satu Data Terpadu.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Komisi C DPRD Kota Pekalongan mengungkap data terkait pembiayaan kesehatan warga miskin yang membludak. Penyebabnya, data jumlah warga miskin yang tidak valid sehingga pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam rangka mendapatkan bantuan pembiyaan kesehatan tak terkendali. Berdasarkan data, jumlah warga miskin sesuai hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 7,5 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 23.000 jiwa. Namun nyatanya pemohon SKTM untuk kepentingan pembiayaan kesehatan mencapai angka 150.000.

Jika diasumsikan Pemkot harus membayar semua biaya tersebut sesuai jumlah warga miskin, Pemkot harus menambah anggaran pembiayaan kesehatan bagi sekitar 120.000 warga pemohon SKTM. Jika dikalkulasi menggunakan pembiayaan iuran JKN-KIS kepada 120.000 warga untuk kelas III yakni Rp25 ribu per jiwa, berarti APBD Kota Pekalongan nombok sekitar Rp36 miliar.

“Istilahnya kita lebih bayar ya, atau mungkin salah sasaran. Karena seharusnya jika mengacu pada data BPS yang kita biayai hanya sekitar 23.000 jiwa atau 30.000 paling banyak. Tapi nyatanya, karena pemohon SKTM membludak sampai 150.00 pemohon, kita menambah pembiayaan bagi 120.000 jiwa lainnya. Jika kita masukkan semua ke JKN-KIS kelas III, maka 120.000 dikali Rp25 ribu yaitu mencapai Rp36 miliar,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana yang ditemui usai public hearing Raperda Satu Data Terpadu belum lama ini.

Anton, sapaan akrabnya menambahkan, praktik di lapangan pembiayaan kesehatan tidak semuanya sudah menggunakan JKN-KIS. Sehingga harus ada pembiayaan langsung sesuai kebutuhan biaya kesehatan warga yang mengajukan SKTM.

Tahun 2017, dari anggaran kesehatan sebesar Rp17,7 miliar 50 persen diantaranya atau Rp8,85 miliar digunakan untuk pembayaran premi JKN-KIS bagi 30 ribu warga. Sedangkan 50 persen sisanya, digunakan untuk biaya perawatan kesehatan hanya untuk 2000 hingga 3000 orang.

Padahal diluar pembiayaan JKN-KIS dengan dana APBD Kota Pekalongan, ada bantuan pembiayaan JKN-KIS dari pemerintah pusat bagi 78 ribu warga miskin dan 20 ribu jiwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menargetkan, kedepan data warga miskin bisa ditertibkan sehingga sebisa mungkin APBD tidak lagi membiayai iuran JKN-KIS.

“Tahun lalu, biaya kesehatan mencapai Rp17 miliar. Tahun ini total mencapai Rp16 miliar. Pada penetapan sudah diberikan Rp11 miliar dan ini masih ada pengajuan tambahan pada perubahan untuk pembiayaan 10 ribu warga miskin sekitar Rp4,6 miliar. Itu karena masih banyaknya permohonan SKTM yang masuk. Padahal tahun ini terakhir, semua harus masuk JKN-KIS,” tambahnya.

DPRD Inisiasi Raperda Satu Data Terpadu

Untuk itulah DPRD Kota Pekalongan mengajukan Raperda Prakarsa terkait Satu Data Terpadu. Dengan adanya data terpadu maka perencanaan, penganggaran dan implementasi program kegiatan dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehingga APBD Kota Pekalongan yang tidak begitu besar dapat bermanfaat maksimal.

“Saat ini kondisinya ada beberapa data versi OPD masing-masing dan belum bisa disatukan karena masih ada ego sektoral. Dengan Raperda ini maka nanti data harus disatukan, sehingga kedepan ada satu data terpadu yang dikelola Diskominfo sebagai acuan. Targetnya Raperda bisa rampung Agustus ini, kemudian evaluasi dan lain-lain sehingga 2019 bisa berjalan. Harapan kami mengejar itu,” jelasnya.

Kepala Diskominfo, Sri Budi Santoso, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan menambahkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam mewujudkan satu data terpadu. “Kondisi eksisting saat ini kita belum punya ekosistem untuk mewujudkan satu data terpadu. Seperti belum ada regulasi, belum ada kelembagaan, belum ada forum data rutin, SDM yang terbatas dan standar data juga belum ada. Sehingga ini menjadi langkah awal untuk menyusun regulasi dalam bentuk Perda,” tuturnya.

Sri Budi mengungkapkan, ada acuan menurut Bappenas bahwa data yang akan disusun harus berkualitas yakni harus akurat, relevan, tepat waktu, koheren, aksesibiliat yang bisa diakses dengan mudah, terbuka dan bisa digunakan masyarakat secara real time. Dengan memenuhi poin-poin itu maka data bisa bermanfaat secara luas.

“Caranya dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. Kita harus membangun sebuah sistem aplikasi yang berlaku untuk semua OPD. Kemudian harus dilakukan identifikasi data yang dimiliki OPD apa saja, formatnya apa, sistemnya seperti apa. Setelah data tersedia dan aplikasi siap, maka akan dibuat input data,” paparnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho

Redaktur: Dalal Muslimin