Pilgub Kota Pekalongan Nihil Pelanggaran

by
Sugiharto
Sugiharto Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan
Sugiharto
Sugiharto
Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan

KOTA PEKALONGAN – Panwas Pemilihan Kota Pekalongan menilai, penyelenggaraan Pilgub di Kota Pekalongan berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Pantauan Panwas selama persiapan hingga penyelenggaraan pungut hitung Pilgub, tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelangaran baik oleh peserta pemilu, penyelenggara maupun masyarakat.Ketua Panwas Pemilihan Kota Pekalongan, Sugiharto, mengatakan secara umum penyelenggaraan Pilgub berjalan dengan baik. Prinsip pencegahan yang diterapkan dalam pengawasan Pilgub oleh Panwas bersama penyelenggara lain, dapat meniadakan pelanggaran. “Roh kita bagaimana agar bisa dilakukan pencegahan sehingga potensi-potensi pelanggaran bisa ditiadakan,” katanya, Kamis (28/6).

Sugiharto tak menampik ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses persiapan maupun penyelenggaraan.
Salah satunya masih ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT. “Jadi pada hari H ada dua orang, warga Kota Pekalongan, ber KTP Kota Pekalongan, mengadu ke kami mereka tidak masuk DPT. Namun setelah kami fasilitasi ke KPPS di TPS wilayah setempat, akhirnya bisa terakomodir,” jelasnya.

Hal lainnya yakni terkait masalah adaministrasi. Banyaknya anggota KPPS baru, sempat menimbulkan kendala akan pemahaman terhadap produk hukum terkait penyelenggaraan Pilgub. “Misalnya ada surat edaran dari KPU yang akhir-akhir muncul. Mungkin karena baru, jadi pemahamannya belum seluruhnya bisa. Sehingga ada beberapa kendala, tapi setelah koordinasi dengan KPU semua bisa teratasi,” tambah Sugiharto.

Mengenai money politic, ia juga menyatakan, selama masa tenang hingga hari H tidak ditemukan adanya gerakan mencurigakan atau yang diduga mengandung unsur money politic. Panwas dikatakan Sugiharto, memiliki Satgas Patroli yang melakukan pengawasan sejak 24 hingga 26 Juni khusus terkait money politic.

Selama pengawasan, tidak ditemui adanya dugaan money politic. “Kami lakukan pengawasan sampai hari H pada pukul 04.00 di TPS itu sepi, tidak ada orang bergerombol. Sampai hari H juga tidak ditemui adanya dugaan praktik demikian. Sehingga menurut kami dalam Pilgub ini money politic tidak terjadi di Kota Pekalongan,” jelasnya.

Mengenai faktor penyebab, ia menyatakan bahwa Pilgub memang sedikit berbeda dengan pemilu lain seperti Pileg atau Pilwalkot. Namun menurut Sugiharto, masyarakat secara umum maupun peserta pemilu sudah cerdas memahami aturan dan sanksi yang bisa menjerat para pelaku money politic.

“Memang ada perbedaan kondisi Pilgub dengan pemilu lainnya. Tapi memang sanksi yang mengancam dalam cukup menimbulkan efek jera. Pilgub dasarnya UU Nomor 10 Tahun 2016 dimana pelaku money politic bisa dijerat pidana minimal 36 bulan, ini ancamannya serius. Kami sudah banyak mensosialisasikan sehingga mungkin masyarakat sudah ada pemahaman,” katanya.

Ia berharap, kondisi demikian dapat terus berlangsung dalam pemilu-pemilu lainnya meski undang-undang yang diterapkan berbeda. “Harapan kami kita semua dapat ikut menjaga agar kondisi seperti ini bisa terus dipertahankan,” harapnya. (nul)