Radar Batang

Wihaji Sukses Pertahankan Opini WTP

BPK

PRESTISUS – Bupati Wihaji menerima LHP atas LKPD Batang 2017 dari Ketua BPK RI Perwakilan Jateng. Pemkab sukses mempertahankan opini WTP.

LHP BPK atas LKPD Batang 2017

Kepemimpinan Wihaji-Suyono yang baru efektif berjalan satu tahun ternyata mampu menunjukkan kinerja tata kelola penyenggaraan pemerintah daerah, terutama soal keuangan, dengan cukup baik. Terbukti, di bawah kepemimpinan mereka berdua, Pemkab Batang sukses mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Jumat (25/5), LHP LKPD Kabupaten Batang Tahun 2017 itu secara simbolis diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Hery Subowo, kepada Bupati Wihaji di kantor BPK Semarang. Capaian prestisius itu menjadi yang kedua kali diperoleh Pemkab Batang secara berturut-turut setelah di tahun sebelumnya juga meraih predikat yang sama.

Wihaji mengapresiasi prestasi itu. Dia menilai pemeriksaan BPK atas LKPD adalah sebuah proses sangat penting dalam upaya mengukur kemampuan kinerja keuangan daerah sekaligus mendorong Pemkab Batang untuk terus menerus mengupayakan peningkatan kualitasnya.

“Kredit poin atas raihan kedua WTP ini tentu saja untuk jajaran esekutif dan legislatif serta semua elemen yang telah bekerja keras mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan lembaga audit, yakni BPK,” ungkapnya.

Namun, Wihaji meminta jajaran eksekutif tak berpuas diri dengan capaian WTP kedua itu. Sebaliknya, kata dia, tugas berat justru menanti mereka semua untuk mempertahankannya sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah secara konsisten dan progresif.

Bagi Wihaji, pemeriksaan kinerja keuangan daerah itu sangat dibutuhkan justru agar pengelolaan keuangan dan aset daerah menjasi semakin optimal kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel ini adalah tanggung jawab kita bersama. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Batang, kami juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah menunaikan tugas pemeriksaan keuangan daerah secara baik. Bagaimanapun, pengelolaan uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Kepala BPK RI Perwakilan jateng, Hery Subowo, mengatakan, opini yang dikeluarkan lembaganya merupakan sebuah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Hey, akuntabilitas itu menuntut tiga sinergi, yakni DPRD, kepala daerah dan BPK. Kata dia, akuntabilitas keuangan tidak mungkin dilakukan BPK seorang diri. Mekanisme pemeriksaan keuangan dilakukan atas 7 laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, perubahan anggaran lebih, neraca, Laporan operasional, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. “Fungsi DPRD memegang peranan penting dalam mendorong TAPD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” imbuhnya. (sef)

Facebook Comments